Diknas Tanjabtim Gelar Sosialisasi SPM

Dalam Rangka Peningkatan Mutu Paud

Jumat, 30 Agustus 2024 | 11:32:09 WIB

Sosialisasi SPM

eNewsTime.id, Tanjabtim - Dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Tahun 2024, Dinas Pendidikan ( Diknas ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Tanjabtim ) Provinsi Jambi mengelar kegiatan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).

Dakam kegiatan ini, Diknas mendatangkan nara sumber yang berkopeten langsung dari BPMP Provinsi Jambi Ir. Luthfi Wahyudi, ST, MT, yang dihadiri lebih kurang sebanyak 50 orang peserta terdiri dari penilik dan Kepala TK, bertempat di Aula hotel Auliah, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muarasabak barat, Kamis (29/8) .

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Drs. Muhamad Eduard, yang dalam hal ini diwakili Kabid Paud dan Dikmas Halidi, S.Pd.

Pada kesempatan itu, Halidi menyampaikan bahwa petingnya mengikuti kegiatan ini. Karena Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan ini sebagai acuan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu Daerah dan mendukung perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data sangatlag membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan kualitas pendidikan dengan pemenuhan SPM Pendidikan.

" Maka dari itu saya harapkan Bpk dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini hinga selesai. Yang mana tidak paham, tanyakan langsung ," Tegas Halidi.

Dikatakan Halidi, dimana guna mengupayakan implementasi SPM, Pemerintah berfokus pada kualitas dan akses pendidikan sebagai indokator prioritas SPM tersebut, seperti angka partisipasi sekolah, Kemampuan literasi dan numerisasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas.

" Perencanaan berbasis data sangat membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ," Terangnya.

Dimana, lanjut Halidi, Pemerintah Daerah membaca rapor pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi dan tantangan yang dihadapi, Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan di Daerah melakukan refleksi diri untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi.

" Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan di daerah menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah, menetapkan target capaian dan memasukkannya kedalam dokumen perencanaan ," Paparnya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan di Daerah melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat keterlaksanaan kegiatan dan melihat perubahan capaian di rapor pendidikan di tahun berikutnya.

" Intervensi Pemerintah Daerah terhadap SPM ini diantaranya, Perencanaan berbasis data, Pemetaan strategi Sinergi Pembiayaan, Sinergi Antar lembaga.Evaluasi dan Monitoring ," ungkapnya.

Karena, Sambung Halidi, Salah satu rumusan standar pelayanan minimal yaitu pemanfaatan rapor pendidikan, utamanya ditujukan untuk mendorong para pemangku kepentingan agar melakukan identifiksi, refleksi, dan benahi.

“ Mengidentifikasi indikator prioritas yang capaiannya kurang dan perlu mendapat perhatian khusus, merefleksikan akar masalah yang menyebabkan indikator prioritas capaiannya rendah, serta membenahi capaian menggunakan “Inspirasi Benahi ," Tambah Halidi.

Untuk itu, kata Halidi, melalui platform Rapor Pendidikan ini, semua pemangku kepentingan pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek sebagai pemangku utama penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menyediakan berbabagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diukur melalui SULINGJAR dan Hasilnya dapat dilihat di Rapor Pendidikan.

“Para pemangku kepentingan dapat memulai dengan mengikuti SULINGJAR dengan Jujur untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi pendidikan di satuan pendidikan dan daerah ," ucap Halidi.

Sementara itu Nara sumber memberikan materi seputar Sosialisai SPM.