Dewan Sarankan Potong Uang Perjalanan Dinas Dikbud

KUALATUNGKAL-Pengurangan anggaran UPTD Pendidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), dikarenakan defisit anggaran di Dinas terkait dapat sorotan dari Dewan.

 

Pasalnya, akibat dari pengurangan anggaran tersebut ada UPTD yang meniadakan program peningkatan mutu pendidikan.

Seperti yang dikemukakan Jamal Darmawan, Sie, Ketua Komisi I DPRD Tanjabbar. Menurutnya, kalaupun dilakukan pengurangan anggaran, kenapa tidak dilakukan terhadap anggaran perjalanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

"Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Kalaupun mau potong, kan masih banyak anggaran bisa dipotong. Seperti perjalanan Dinas Dikbud yang bisa menutupi kekurangan anggaran," ungkap Jamal pada harian ini via WhatsApp Messenger,  Minggu (5/2) kemarin.

Dia sangat menyayangkan apa yang dilakukan Dikbud. Apalagi dengan pengurangan anggaran di UPTD pendidikan menghambat program peningkatan mutu Pendidikan dan pelaksanaan Ujian Nasional.

Selain politisi Demokrat ini, juga menyayangkan ketika dalam penyusunan anggaran UPTD tidak diikutsertakan. "Nanti kita akan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan penjelasan terkait persoalan ini dalam rapat dengar pendapat. Jangan sampai pendidikan menjadi korban karena keterbatasan," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pengurangan anggaran ini telah ditanggapi beberapa kepala UPTD yang ada di Tanjabbar. Seperti yang dikatakan Kepala UPTD Kecamatan Senyerang Salifri. Pada tahun 2016 lalu anggaran di UPTD Senyerang berkisar Rp 187 juta. Namun, tahun 2017 ini mengalami penurunan menjadi Rp 182 juta.

"Maunya pembahasan anggaran di Disdik kita dilibatkan. Tiga tahun terakhir UPTD tidak diajak. Usulan dari atas kebawah bukan dari bawah keatas," ungkap Salifri.‎

Dikatakanya, disamping mutu pendidikan seperti kegiatan O2SN, operasional Ujian Nasional juga banyak dipangkas. "Di UPTD senyerang pada tahun lalu anggaran UN mencapai 50 juta. Kini merosost menjadi Rp 25 juta," bebernya.

"Dengan dikuranginya anggaran UN, mau gak mau kita serahkan ke pihak sekolah. Dan yang dianggarkan hanya ada honor pengawas diluar biaya transport," tambahnya.

Hal senada juga dikatakan Kepala UPTD Kecamatan Betara M. Yusuf. Dia mengakui, jika program peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Betara sudah ditiadakan, mengingat keterbatasan anggaran dari Kabupaten.

"Kita serahkan saja ke K3S, apakah tetap menggelar kegiatan O2SN misalnya, atau bisa ditanggung melalui dana BOS," katanya.

Kendati demikian, kedepannya dirinya berharap, program yang dicanangkan UPTD tetap berjalan. Demi meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan-Kecamatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbaf, Wahidin, S.PD, MM melalui Kabid Perencanaan Zainul, membantah adanya pemangkasan anggaran di 13 UPTD.

Dia menyebutkan, memang ada defisit anggaran, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Terutama anggaran UPTD. "Total anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbar mencapai 30 miliar menurun dari tahun sebelumnya," tandasnya singkat.