ICW Sambangi Kota Sungaipenuh

Bicara Optimalisasi, Sinergi Kebijakan Pembangunan Berbasis Inovasi dan Transparansi

Senin, 19 Maret 2018 | 18:10:59 WIB

Pemkot dan KNPI Kota Sungaipenuh gelar Diskusi Publik bersama ICW AVERMAN DEKA/NT

SUNGAIPENUH, eNewsTimE.co - Indonesia Corruption Watch yang lebih dikenal ICW mendatangi Kota Sungaipenuh, Senin (19/3). Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan Diskusi Publik mengenai Optimalisasi, Sinergi Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi dan Transparansi.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh DPD KNPI Kota Sungaipenuh bekerjasama dengan Pemkot Sungaipenuh.

Diskusi Publik yang bertempat di Aula Kantor Walikota itu dibuka langsung oleh Walikota Sungaipenuh, H. Asafri Jaya Bakri (AJB). Turut hadir para Kepala OPD, Ormas, BEM serta OKP dalam Kota Sungaipenuh.

Walikota AJB dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa selaku abdi negara dituntut benar-benar serius untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan sesuai dengan tupoksi di bidangnya masing-masing.

Keseriusan dalam menjalankan roda Pemerintahan ini, lanjut Walikota, harus diimbangi dengan regulasi dan inovasi yang jelas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ‘’Kita dituntut lebih kreatif dan inovatif tetapi sisi lain harus tetap dalam koridor yang ada dan jangan sampai menabrak aturan,’’ sebutnya.

Supaya tidak melangkahi aturan yang ada, lanjut AJB, tentunya harus memahami aturan dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. ‘’Ini membuat kita harus hati-hati baik itu OPD, Kades serta Kader Muda KNPI,’’ ungkap Walikota dua periode itu.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD KNPI Kota Sungaipenuh, Fikar Azami, SH, MH. Dikatakan Fikar, ICW merupakan lembaga kredibel non Pemerintah yang aktif memerangi dan mengawasi korupsi di Indonesia. ‘’Melalui Diskusi Publik bersama ICW ini diharapkan agar nantinya Pemkot tidak salah mengambil kebijakan dalam pembangunan,’’ sebut Ketua DPRD itu.

Sementara itu, Tama S Langkun, Koordinator ICW Bidang Hukum, dalam paparannya mengatakan bahwa berdasarkan pantauan yang telah dilakukan ICW, selama kepemimpinan Walikota Asafri Jaya Bakri belum ada laporan yang masuk mengenai korupsi. ‘’Walaupun belum ada laporan yang masuk mengenai korupsi tetapi Pemkot Sungaipenuh harus tetap hati-hati dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan,’’ sebutnya

Tama mengungkapkan, ada lima sektor yang sering menjerat kepala derah diantaranya perizinan, hibah bansos, dana desa, jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

Tama juga menyarankan agar terhindar dari jeratan terhadap korupsi, pemerintah daerah sebaikkan memperkuat monitoring dan pengawasan internal serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik.