DPRD Gelar Paripurna Pandangan Akhir Fraksi - Fraksi

Atas laporan Banggar Terhadap Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:26:42 WIB

Paripurma DPRD Tanjabtim

eNewsTimE.id, Tanjabtim - Atas laporan Bandan Anggaran ( Banggar ) DPRD Tanjab Timur terhadap Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023, DPRD setempat mengelar paripurna pandangan akhir fraksi - fraksi.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD tersebut Mahrup berlangsung di ruang utama. Acara ini dihadiri Sekda Tanjabtim Sapril, S.Ip dan diikuti oleh segenap OPD serta Forkompimda dan Anggota Dewan lainnya.

Pada kesempatan itu, Fraksi dari Partai Golkar menyetujui dan sepakat atas catatan dan rekomendasi Banggar kepada Pemerintah. Guna kemajuan Negeri yang kita cintai ini dimasa mendatang, Pemerintah perlu melakukan beberapa Hal, Seperti mengentaskan anak yang putus sekolah serta perbaikan sarana dan prasarana Sekolah. Kemudian terkait ruas jalan yang rusak, untuk dapat dengan segera diperbaiki, Karena sudah mengangu aktifitas Masyarakat.

Partai Golkar juga meminta Pemerintah untuk dapat dengan segera menuntaskan persoalan stunting serta memperhatikan gedung Pustu yang membutuhkan perbaikan, Baik di Desa maupun Kelurahan. Kemudian Golkar juga menyarankan Pemerintah untuk lebih serius dan intens dalam melalukan perawatan dan menjaga fasilitas olahraga, terutama di Komplek Paduko Berhala.

Selain itu, Partai berlambang pohon beringin inipun menyorot pelayanan terhadap Masyarakat di RSUD Nurdin Hamza untuk ditingkatkan.

Sementara, terkait keterbatasan Anggaran, Pemerintah disarankan agar pengunakan anggaran di prioritaskan pada program - program yang benar - benar dibutuhkan Masyarakat.

Dimana Fraksi Partai Bulan Bintang Indonesia ( BBI ) pada kesempatan yang sama menyarankan Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan dan menindaklanjuti semua saran dan catatan yang disampaikan oleh Banggar DPRD.

Fraksi ini juga sepakat dengan Banggar, Agar Pemerintah Daerah dalam merencanakan kegiatan pembangunan mempertimbangkan azas manfaat, Kondisi Riil dan target yang akan dicapai. Sehinga dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

Selain itu, BBI juga meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal terkait kinerja belanja Daerah dalam pencapaian penyerapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ).

Adapun Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan yang sama itu menegaskan kembali, agar seluruh OPD untuk segera menindak lanjuti catatan maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Banggar DPRD. Dan segera menindak lajuti hasil temuan - temuan BPK.

Guna memberikan azas manfaat bagi Masyarakat atas Program - Program pembangunan, Fraksi berlambang kepala banteng bermuncung putih ini menyarankan agar seluruh OPD untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens, baik antar OPD, Mitra Kerja di DPRD, agar program dan kegiatan yang saling keterkaitan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan. Sehinga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tetap waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas luasnya bagi Masyarakat.

Terhadap OPD yang serapan anggarannya rendah, Fraksi ini menegaskan agar segera mempercepat atau merealisasikan program kegiatan, terutama terhadap kegiatan yang bersifat fisik, sehinga tidak menimbulkan Silpa yang besar.

Pada kesempatan yang sama, Fraksi Restorasi Nurani Rakyat ( RNR ) menginggatkan Pimpinan DPRD, Rekan Dewan, TAPD dan Sekwan bahwa pembahasan LPP APBD bukan hanya sebatas formalitas. Tetapi sangat penting untuk menguji sejauh mana konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, Khususnya terkait pengelolaan keuangan Daerah, serta bagaimana konsistensi antara data - data yang disajikan, baik dalam laporan realisasi, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, Neraca maupun kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Fraksi ini meminta secara tegas kepada Pimpinan DPRD serta sekwan untuk segera memberikan Dokumen resmi LHP BPK RI perwakilan Jambi Tahun 2023.

Sementara itu, Fraksi PAN dalam paripurna ini menyampaikan Apresiasinya kepada Pemerintah Daerah atas pendapatan tahun anggaran 2023 berhasil mencapai target sebesar Rp.1.152.805.983.119,67 Triliun. Serta Capai Pemerintah atas predikat WTP 7 kali berturut - turut.