Fraksi PDI - Perjuangan Sampaikan 6 Catatan pada LKPJ Bupati Tanjabtim Tahun Anggaran 2020

Selasa, 23 Maret 2021 | 14:29:22 WIB

Muhamad Guntur, S.Pi Fraksi PDI - Perjuangan Anggota DPRD Tanjabtim

Muarasabak,eNewsTimE.co - Pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertangungan Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun anggaran 2020 yang berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Fraksi PDI - Perjuangan menyampaikan 6 Catatan Selasa (23/3/21).

Yang mana 6 Catatan Fraksi PDI - Perjuangan yang disampaikan Oleh Muhammad Guntur S.Pi tersebut diantaranya Fraksi PDI - Perjuangan tidak henti - hentinya mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan semua dokumen dan data secara matang disertai foto dan dokumentasi kegiatan pada pembahasan, sehinga proses pembahasan dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. " Dan terhadap Silpa tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 37.747.561. 866,44 Fraksi PDI - Perjuangan mempertanyakan asalya, apakah berasal dari sisa Kegiatan, kegiatan yang tidak dilaksanakan dan didominasi dari OPD mana saja ," Beber Guntur, sapaan sehari - harinya.

Selain itu, Fraksi PDI - Perjuangan sangat menyayangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanjabtim tahun anggaran 2020 yang hanya mencapai 89,18 persen, menurut Fraksi PDI - Perjuangan bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber - sumber pendapatan secara luas, sehinga pendapatan Daerah terkumpul sebanyak - banyaknya. " Kita meminta penjelasan secara rinci sembur pendapatan yang mana saja yang tidak mencapai target dan apa kendalanya ," Ungkapnya.

Terhadap Pendidikan, Menurut Fraksi PDI - Perjuangan masih perlu banyak perbaikan di semua lini, hal ini menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih terendah se - Provinsi Jambi. Terkait hal itu, dipertanyakan langkah - langkah konkrit apa yang telah dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan IPM tersebut. " Kita menanyakan peran Pemerintah dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi antara PT. Kaswari dengan Masyarakat yang hingga saat ini belum mencapai titik temu, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, " Ucapnya.

Dan terhadap temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Fraksi PDI - Perjuangan memintak dokumen temuan BPK serta dokumen tindak lanjut hasil temuan tersebut. " Fraksi PDI - Perjuangan meminta kepada OPD paling lambat 1 hari sebelum pembahasan sudah disiapkan ," Paparnya.