Rizal Ramli: Setiap Ada Masalah Dikasih ke Asing, Itu Mentalitas Bangsa Terjajah

Minggu, 05 Februari 2017 | 11:14:19 WIB

Rizal Ramli KOMPAS.COM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyindir mentalitas para pejabat yang lebih memilih menyerahkan suatu permasalahan kepada orang asing, ketimbang memperbaikinya sendiri. Menurut Rizal, sikap seperti itu merupakan cermin mentalitas bangsa yang terjajah.

"Jangan setiap ada masalah kasih ke orang asing, itu mental bangsa yang terjajah. Itu mental bangsa yang tidak mungkin jadi maju," ujar Rizal saat memberikan kuliah umum di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Dia menceritakan pengalamannya saat mendorong pembentukan Undang-Undang Kepabeanan tahun 1995 silam. Sebelum adanya UU Kepabeanan, kenang Rizal, proses pemeriksaan barang impor yang masuk ke Indonesia dilakukan oleh perusahaan asing yaitu Societte Generalle de Surveilance (SGS) melalui PT Surveyor Indonesia (untuk impor) dan PT Sucofindo (untuk ekspor).

Apabila menengok sejarah kepabeanan Indonesia 1985-1995, peran Bea Cukai dikerdilkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985. Pemerintah memberlakukan sistem pemeriksaan pra-pengapalan untuk barang-barang impor. Jika sudah dilampiri dokumen dari perusahaan surveyor, maka petugas Bea Cukai tak diperbolehkan melakukan pemeriksaan barang tersebut.

Menurut Rizal, keputusan pemerintah orde baru yang mengerdilkan peranan Bea Cukai itu dilatarbelakangi banyaknya masalah di tubuh lembaga tersebut. Bea Cukai dinilai lembaga yang justru mempersulit proses ekspor-impor barang.

"Saat kepemimpinan Pak Suhardjo, mantan Dirjen Bea Cukai, urusan bea cukai Indonesia dikontrakkan sama perusahaan asing namanya SGS. Seolah-oleh kita ini negara yang terjajah, ngurusinbea cukai aja bukan Ditjen Bea Cukai tapi perusahaan asing yang terima keuntungan 500 juta dollar AS lebih per tahun," kata dia.

Singkat cerita, 1995 UU Kepabeanan disahkan dan kewenangan pemeriksaan ekspor-impor barang kembali ke tangan Bea Cukai. Menurut Rizal, pengalaman masa lalu itu seharusnya menjadi pelajaran bagi para pejabat negara saat ini. Setiap ada masalah di dalam negeri, kata dia, harus diperbaiki bersama-sama bukan justru diberikan kepada bangsa asing.

"Tidak selalu ada masalah kita kasih sama orang asing. Kalau begitu, kalau kita ada masalah, kasih aja Presidennya sama orang asing. Kapan bangsa kita mau maju. Justru kalau ada masalah kita perbaiki, kita benahi supaya kita lebih hebat," ucap mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.