NasDem Tolak Penyertaan Modal Rp1 Miliar ke BUMD Muaro Jambi

Soroti Utang USD 5,6 Juta ke Pertamina EP


Selasa, 10 November 2026 | 20:40:34 WIB



Istimewa
Istimewa

eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi menolak rencana pengalokasian penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Penolakan tersebut didasari belum tuntasnya kewajiban finansial PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP yang nilainya mencapai USD 5.613.708,57 atau sekitar USD 5,6 juta.

Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Murni, saat membacakan pemandangan umum fraksi yang mewakili Ketua Fraksi NasDem, H. Sulaiman, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem mempertanyakan urgensi penambahan penyertaan modal dari APBD, sementara kewajiban finansial BUMD kepada pihak lain belum diselesaikan.

Fraksi NasDem juga merujuk surat peringatan resmi PT Pertamina EP kepada PD Muaro Jambi terkait kewajiban pembayaran, termasuk tagihan kekurangan Jumlah Pembelian Minimum Tahunan (JPMT).

Berdasarkan rincian yang disampaikan, kewajiban tersebut terdiri dari USD 3.351.640,18 untuk periode 2017 dan USD 2.262.068,39 untuk periode 2018–2019. Dengan demikian, total kewajiban yang harus diselesaikan mencapai USD 5.613.708,57.

Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut harus menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah daerah sebelum kembali mengalokasikan anggaran penyertaan modal kepada BUMD.

Sebab, penggunaan APBD harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, kemampuan pengelolaan, prospek usaha, serta kejelasan penyelesaian kewajiban finansial yang masih berjalan.

Fraksi NasDem menilai, penyelesaian tanggungan kepada PT Pertamina EP seharusnya menjadi prioritas sebelum pemerintah daerah memberikan tambahan modal melalui uang rakyat.

"Penyertaan modal jangan dipaksakan ketika kewajiban finansial BUMD kepada pihak lain masih belum diselesaikan. Uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," demikian substansi penegasan Fraksi NasDem.

Fraksi tersebut juga menegaskan, alokasi penyertaan modal sebesar Rp1 miliar tidak sepatutnya dibebankan kepada APBD sebelum terdapat kejelasan penyelesaian seluruh kewajiban PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP.

Sikap ini menjadi catatan penting dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, khususnya terkait kebijakan penyertaan modal daerah kepada BUMD.

Kini, keputusan pemerintah daerah terhadap rencana penyertaan modal tersebut menjadi perhatian. Apakah alokasi Rp1 miliar tetap dipertahankan atau penyelesaian kewajiban PD Muaro Jambi senilai USD 5,6 juta akan lebih dahulu diprioritaskan?

Bagi Fraksi NasDem, pertanggungjawaban penggunaan APBD dan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penganggaran daerah.

 


Penulis: M Toha
Editor: Akhnad
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement