DPRD Muaro Jambi Bahas Perubahan APBD 2026, Prioritas Anggaran Jadi Sorotan



Kamis, 03 September 2026 | 23:27:59 WIB



Istimewa
Istimewa

eNewsTimE.id, Muaro Jambi - DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/26).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Wiranto, didampingi Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Ketua DPRD Jurjani, serta Sekretaris DPRD Edi Salam Mani.

Paripurna turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam pembukaan sidang, pimpinan rapat menyatakan bahwa penyampaian Ranperda Perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus tahapan awal pembahasan penyesuaian kebijakan anggaran tahun berjalan.

Pembahasan tersebut menjadi momentum bagi DPRD bersama pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan fiskal, terutama dalam memastikan alokasi anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, setiap perubahan anggaran memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, setiap pergeseran anggaran perlu didasarkan pada pertimbangan yang jelas, terukur, dan memiliki urgensi. Program yang berkaitan langsung dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan ekonomi, serta pelayanan publik perlu menjadi perhatian dalam pembahasan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi anggaran. Pengawasan terhadap setiap perubahan alokasi belanja diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan tidak sekadar menjadi penyesuaian administratif.

Selain itu, pemerintah daerah perlu menyampaikan alasan perubahan anggaran secara transparan, termasuk program yang menjadi prioritas, kegiatan yang mengalami pergeseran, serta dampak yang diharapkan terhadap pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program selama tahun anggaran berjalan juga menjadi bagian penting. Kegiatan yang telah dilaksanakan perlu dilihat capaian dan manfaatnya, sedangkan program yang belum berjalan harus diketahui kendalanya.

Sementara itu, kegiatan yang dinilai tidak lagi mendesak perlu dikaji kembali agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Publik tentu berharap perubahan APBD 2026 tidak hanya menghasilkan dokumen perubahan anggaran, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Sebab, setiap rupiah dalam APBD merupakan sumber daya keuangan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, ketepatan menentukan prioritas menjadi salah satu ukuran penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahapan selanjutnya akan menjadi ruang bagi kedua lembaga untuk mengkaji secara mendalam arah perubahan pendapatan, belanja, serta program prioritas hingga akhir tahun anggaran.

Pada akhirnya, keberhasilan perubahan APBD tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.


Penulis: M Toha
Editor: Akhmad
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement