Paripurna LKPJ 2025, Tiga Komisi DPRD Tanjabtim Sorot Masalah Pelayanan Publik, Infrastruktur hingga Pendidikan

eNewsTimE.id, Tanjabtim - DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna penyampaian laporan komisi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, dengan sederet rekomendasi tajam dari Komisi I, II, dan III terhadap kinerja puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sidang paripurna tersebut menjadi panggung evaluasi besar terhadap jalannya pemerintahan daerah, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur, hingga pelayanan dasar masyarakat.

Komisi I Soroti Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Pemerintahan dan Digitalisasi. Dalam laporan yang disampaikan Tri Astuti Handayani menyoroti perlunya pembenahan serius pada Dinas Dukcapil, khususnya penguatan sistem informasi administrasi kependudukan, pengadaan alat cetak dan rekam KTP, serta dukungan anggaran sarana penunjang.

Selain itu, Badan Kesbangpol diminta segera menuntaskan persoalan batas wilayah, terutama yang berkaitan dengan kawasan Cagar Alam Taman Nasional Berbak.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga didorong membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan efektif, transparan, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat forum CSR perusahaan demi menjawab kebutuhan masyarakat sekitar wilayah investasi.

Komisi I juga memberi perhatian pada kesiapsiagaan kebakaran melalui Satpol PP dan Damkar, peningkatan status tenaga non-ASN melalui BKPSDMD, penguatan literasi sejarah oleh Dinas Perpustakaan, optimalisasi mitigasi bencana oleh BPBD, rehabilitasi pelabuhan oleh Dinas Perhubungan, pemerataan jaringan internet desa oleh Diskominfo, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa melalui DPMD.

Sementara Komisi II Fokus pada Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Perikanan dan Ekonomi Daerah. Dalam laporannya menitikberatkan evaluasi pada sektor ekonomi produktif dan pembangunan fisik.

Dinas Ketahanan Pangan diminta meningkatkan distribusi beras SPHP bersama Bulog, sementara Bakeuda diapresiasi atas kinerjanya di tengah efisiensi anggaran namun tetap diminta memperkuat koordinasi pembangunan prioritas.

Dinas Perkebunan dan Peternakan direkomendasikan lebih masif mensosialisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sedangkan Dinas PUPR diminta meningkatkan koordinasi dengan DPRD agar kebutuhan masyarakat lebih cepat diakomodasi.

Komisi II juga menyoroti pentingnya penambahan penerangan jalan umum oleh Perkim, transparansi bantuan kapal nelayan oleh Dinas Perikanan, serta penguatan komunikasi Bappeda dan Balitbangda dalam mendukung visi pembangunan MERATA.

Sementara itu Komisi III Bedah Kesehatan, Pendidikan, Sampah dan SDM. Dalam laporannya yang disampaikan Firmansyah memberikan sorotan luas terhadap pelayanan publik.

RSUD Nurdin Hamzah menjadi perhatian utama, mulai dari pelayanan ambulans, penghapusan aset usang, pembaruan alat kesehatan, sistem informasi kesehatan, hingga penambahan layanan psikologi korban kekerasan. Sedangkan Dinas Kesehatan diminta memperkuat alat pemeriksaan TB di seluruh puskesmas, meningkatkan pelayanan UHC, serta memperbaiki sarana kesehatan yang sudah tidak layak.

Masalah persampahan juga menjadi perhatian serius, di mana Dinas Lingkungan Hidup diminta memperkuat pengawasan sampah, menambah armada, dan meningkatkan anggaran pengelolaan sampah.

Dimana pada sektor pendidikan, Komisi III menyoroti pengawasan disiplin guru, penyelesaian NISN, penanganan anak putus sekolah, kebutuhan mebeler, pemerataan tenaga pendidik, hingga rehabilitasi sekolah.

Selain itu, sektor tenaga kerja, pariwisata, koperasi, UKM, perdagangan, dan kesejahteraan rakyat juga mendapat sederet rekomendasi strategis untuk mendorong peningkatan PAD, pelayanan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Rapat paripurna ini menegaskan bahwa DPRD Tanjung Jabung Timur tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan formal, namun juga mendorong perbaikan nyata terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan efektivitas birokrasi.

Melalui rekomendasi tiga komisi tersebut, DPRD berharap seluruh OPD dapat menjadikan LKPJ 2025 sebagai bahan evaluasi serius guna mempercepat realisasi visi pembangunan daerah yang lebih merata, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.

Penulis: Tim
Editor: Akhmad
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement