Banggar DPRD Tanjabtim Sampaikan Pandangan Akhir

Senin, 27 Juli 2020 | 13:04:18 WIB

Paripurna Penyampaian akhir Banggar

Muarasabak, eNewsTimE.co - Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menggelar Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Badan Anggaran (Banggar) Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Senin (27/7) di Ged7ng DPRD Tanjabtim. Pada kegiatan tersebut sungguh banyak sekali catatan kinerja terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Tahun 2019. Sebagaimana yang disampaikan Banggar yang dibacakan oleh Musabakoh, sebagai pendapat akhir Banggar terhadap LKPJ Bupati Tanjabtim Tahun 2019, dari mulai pendapatan, belanja, dana transfer, surflus /defisit, pembiayaan netto dan silpa di Tahun 2019.

"Banyaknya catatan tersebut terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dimulai dari Dinas Pendidikan dengan anggaran belanja terealisasi sebesar 94,13 persen untuk segera melaksanakan regrouping (penggabungan) sekolah-sekolah yang siswanya setiap tahun mengalami penurunan, sehingga kekurangan dana BOS akibat minimnya siswa tidak menjadi beban bagi APBD kabupaten. Dinas Kesehatan terealisasi 94,06 persen disarankan untuk mengiventaris dan mendata kembali pemenuhan fasilitas kesehatan serta tenaga medis khususnya terhadap puskesmas, pustu dan polindes didaerah terpencil sehingga tidak menjadi penghalang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Rumah sakit Nurdin Hamzah realisasi 95, 08 persen, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat memperhatikan fasilitas ruang yang memadai sehingga pasien nyaman dan keluarganya serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai rumah sakit satu-satunya di Tanjabtim," paparnya.

Disisi lain, Dinas PUPR dengan realisasi sebesar 91,76 persen ada 2 catatan penting yakni meminta terhadap temuan hasil BPK RI atas laporan keuangan segera ditindaklanjuti dan menyarankan lebih terarah dalam merencanakan kegiatan pembangunan dengan asas manfaat, kondisi riil dan target yang akan dicapai sehingga dapat terwujid dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dinas Perkim terealisasi sebesar 94,10 persen mendapat 3 catatan yakni terhadap rekanan yang akan mengikuti proses lelang pekerjaan, jika masih terdapat temuan yang belum diselesaikan untuk segera menindaklanjuti, lebih terarah dalam merencana pembangunan, kondisi rill dan target capaian serta mengoptimalkan peranan SPAM dalam membrikan pelayanan dan pengelolaan air bersih kepada masyarakat.

"Untuk Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yakni Satpol PP dan Damkar dapat menegakan perda tentang hewan diseluruh kecamatan wilayah Tanjabtim dan menginventarisir kebutuhan alat damkar dengan mempertimbangkan ketersedian anggaran skala prioritas rawan bencana," jelasnya.

Terakhir urusan wajib masalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terealisasi sebesar 99,11 persen tak luput dari catatan yakni disarankan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil guna singkronisasi data terkait dengan program bantuan pemerintah serta turun langsung mengecek kebenaran sesuai kriteria calon penerima bantuan sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Lalu urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi terus dapat meningkatkan kawasan KTM menjadi kawasan agro wisata sebagai sumber PAD. Sedabgkan Dinas Ketahanan Pangan mendapat apresiasi atas capaian ketersedian pangan di Tanjabtim, melalui kegiatan lumbung pangan sehingga dapat menunjang ketersedian masyarakat dan menampung gabah masyarakat.

Sedangkan Dinas lingkungan Hidup merekomendasikan tetap meningkatkan pelayanan, pengelolaan serta permasalahan sampah serta mengawasi permasalahan perusahaan terkait pengelolaan limbah terhadap pencemaran lingkungan. Dan untuk Dinas PMD kiranya lebih meningkatkan penguatan kelembagaan desa dan sumber daya aparatur desa, terutama dalam pengelolaan dana desa, dana swakelola lebih mengutamakan serta memberdayakan masyarakat sekitar desa, pembangu