Diknas Provinsi Jambi Lakukan Pembinaan ke SMKN 9 Muarojambi

Senin, 06 Februari 2017 | 14:37:59 WIB

MUAROJAMBI,eNewsTimE.co-Terkait aksi unjuk rasa siswa di kantor Gubernur Jambi beberapa waktu lalu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jambi, Eni Suharyanti mendatangi langsung SMKN 9 Muarojambi, dan mengadakan pembinaan SMKN 9 Muarojambi. Hal ini merujuk dari perintah Sekda Provinsi Jambi agar mengkroscek akar permasalahan, kenapa para siswa ini mengadakan demo dan menghadap Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Usai mengadakan rapat di ruang kelas di SMKN 9 Muarojambi, Arpan, Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengatakan, bahwa semua itu hanya kurang komunikasi saja. "Sebenarnya jika komunikasinya bagus, itu semua tidak bakal terjadi. Yang harus dilakukan sekarang yaitu perbaiki komunikasi agar kedepannya tidak terjadi lagi. Kami turun ini karena sejak tanggal 1 Januari 2017 yang lalu sudah di sahkan bahwa SMA/SMK wewenang pihak provinsi, makanya baru sekarang kita tindaklanjuti persoalannya," ungkapnya kepada harian ini.

Sementara, Plt Kadis Pendidikan Provinsi Jambi tidak bersedia diwawancarai dan Kepala SMKN 9 juga tidak bisa di temui. Dicoba melalui salah seorang TU SMKN 9 yang ditemui awak media mengatakan, itu tadi kunjungan dari Plt Kadis Diknas Provinsi. Selain membicarakan tentang kejadian demo siswa lalu juga membicarakan soal pembinaan ke depan program - program Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk SMK," ujarnya.

Diketahui sebelumnya,
puluhan siswa dari SMK Negeri 9 Muaro Jambi mendadak mendatangi kantor Gubernur Jambi.

Mereka datang untuk memprotes kebijakan pihak sekolah yang diduga melakukan pungutan liar. "Di mana uang BOS yang diberikan oleh pemerintah, kenapa kami diberatkan dan dipaksa untuk membayar uang komite. Belum lagi setiap siswa wajib membayar sekitar Rp 300 ribu untuk magang," tukas Anggi Natalia, salah satu siswa.

Diakui oleh Anggi, pungutan itu dinilainya tidak sesuai dengan ilmu ataupun fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah.

"Komputer saja banyak yang rusak, dengan demikian kami tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Disamping itu, kami juga diberatkan lagi dengan uang pembangunan senilai Rp 70 ribu," katanya.

"Karena hal itulah, mami datang untuk mengadu kepada pemerintah, kami mengeluhkan kebijakan itu," tutup Anggi