Anggaran Operasional UN di Tanjabbbar Terancam Dipangkas

Senin, 06 Februari 2017 | 12:29:43 WIB

KUALATUNGKAL,eNewsTimE.co–Dalih defisit, untuk tahun 2017 biaya Operasional Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) terancam dipangkas.

Dipangkasnya dana operasional ini, karena anggaran UPTD Pendidikan di 13 Kecamatan di Kabupaten Tanjabbar sebagian besar mengalami penurunan. Salah satunya, program peningkatan mutu pendidikan ditiadakan, lantaran defisit anggaran.

Kepala UPTD Senyerang, Salifri mengatakan, pada tahun 2016 lalu, total anggaran di UPTD Senyerang berkisar Rp 186 juta, dan tahun ini mengalami penurunan menjadi Rp 182 juta.

Dari total anggaran tersebut, program peningkatan mutu pendidikan dihilangkan, tanpa ada koordinasi dari UPTD. ‘’Ya, maunya kita dilibatkan kalau pembahasan anggaran di Disdik. Tiga tahun terakhir, memang UPTD tidak diajak. Usulan dari atas kebawah bukan dari bawah ke atas,’’ kata Salifri, disela-sela kegiatan di aula pertemuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbar, Kamis (2/2).

Pada peningkatan mutu pendidikan, diantaranya ada kegiatan O2SN, gebyar PAUD dan pelbagai kegiatan pendidikan, yang diperlombakan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. ‘’Ya, program ini kan sudah lama berjalan, bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan. Jika pun ini diselenggarakan tergantung pihak sekolah,’’ jelasnya.

Disamping peningkatan mutu pendidikan, operasional Ujian Nasional juga banyak dipangkas. Di UPTD Senyerang, pada tahun lalu anggaran UN mencapai Rp 50 juta, kini merosot menjadi Rp 25 juta. ‘’Dengan dikuranginya anggaran UN, mau gak mau kita serahkan ke pihak sekolah. Hanya ada honor pengawas diluar biaya transport yang dianggarkan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Betara, M. Yusuf mengaku, anggaran UPTD yang dipimpinnya tahun ini mengalami kenaikan, dari Rp 180 juta pada tahun lalu, kini menjadi Rp 204 juta.

Diakuinya, program peningkatan mutu pendidikan di kecamatan sudah ditiadakan, mengingat keterbatasan anggaran dari kabupaten. ‘’Kita serahkan saja ke K3S, apakah tetap menggelar kegiatan O2SN misalnya, atau bisa ditanggung melalui dana BOS,’’ jelasnya.

Dirinya berharap, kedepannya program yang telah dicanangkan UPTD tetap berjalan, demi meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan-Kecamatan.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbar melalui Kabid Perencanaan, Zainul saat dikonfirmasi membantah ada pemangkasan anggaran di 13 UPTD.

Menurutnya, memang ada defisit anggaran, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan, terutama anggaran UPTD. ‘’Total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbar mencapai Rp 30 miliar, menurun dari tahun sebelumnya,’’ tandasnya.