KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Tanjabtim “Warning” Pemda Jangan Jadikan APBD Sekadar Serapan Anggaran

eNewsTimE.id, Tanjabtim - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2027 akhirnya disepakati DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Namun, persetujuan tersebut bukan tanpa catatan. Di balik kesepakatan itu, sejumlah fraksi DPRD Tanjabtim justru melontarkan sorotan tajam terhadap kualitas perencanaan, akurasi data, mekanisme pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efektivitas belanja daerah.

Fraksi-fraksi DPRD mengingatkan Pemkab Tanjabtim agar APBD 2027 tidak berhenti pada tingginya angka penyerapan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target terukur dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selasa (11/8/2026), saat masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan KUA-PPAS 2027.

PAD dan Defisit Menjadi Sorotan

Fraksi NasDem menjadi salah satu fraksi yang memberikan sorotan paling tajam terhadap struktur fiskal daerah.

NasDem mencermati target pendapatan daerah sekitar Rp867,82 miliar, berbanding dengan pagu belanja sebesar Rp906,82 miliar.

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang harus dikelola secara hati-hati. NasDem meminta pemerintah daerah melakukan reformasi struktural terhadap pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber PAD baru.

Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai perlu dikurangi secara bertahap melalui peningkatan kemandirian fiskal.

NasDem juga menyoroti pembiayaan netto sebesar Rp39 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp40 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp1 miliar.

Pengelolaan pembiayaan tersebut diminta dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan fiskal daerah.

Rp527,72 Miliar Pelayanan Dasar Diminta Tepat Sasaran

Selain persoalan pendapatan, NasDem menyoroti alokasi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mencapai sekitar Rp527,72 miliar.

Fraksi tersebut mengingatkan agar anggaran besar itu tidak hanya menjadi instrumen rutinitas birokrasi dan penyerapan anggaran.

Sebaliknya, anggaran pelayanan dasar harus mampu mendorong pemerataan pembangunan, pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem serta pemenuhan infrastruktur publik.

NasDem meminta pemerintah daerah memastikan postur APBD 2027 benar-benar mampu menerjemahkan visi pembangunan Tanjung Jabung Timur yang merata dan berkeadilan.

PAN “Sentil” TAPD soal RKA

Sementara itu, Fraksi PAN memberikan sorotan khusus terhadap akurasi data dan mekanisme pembahasan RKA.

PAN menilai KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi utama penyusunan R-APBD 2027.

Karena itu, setiap program harus disusun berdasarkan data yang valid dan menggambarkan kebutuhan riil masyarakat.

Yang tak kalah penting, PAN meminta TAPD menyerahkan RKA kepada DPRD paling lambat satu minggu sebelum pembahasan.

Permintaan tersebut dimaksudkan agar anggota DPRD memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari, meneliti dan mencermati setiap program serta alokasi anggaran.

Pesan PAN jelas: pembahasan anggaran jangan sampai berlangsung sekadar formalitas.

Golkar Dorong PAD dan Perketat Kualitas Proyek

Fraksi Golkar menyoroti optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang sah.

Pemerintah daerah diminta memperbaiki pendataan wajib pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas pelayanan serta mengoptimalkan aset daerah.

Namun, peningkatan PAD diingatkan tidak boleh dilakukan dengan memberikan beban berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Golkar juga menekankan agar belanja daerah berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Ukuran keberhasilan APBD, menurut fraksi tersebut, bukan hanya seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Untuk itu, pembangunan jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi air bersih, pendidikan dan kesehatan diminta tetap menjadi prioritas.

Khusus wilayah pedesaan dan pesisir, pemerataan infrastruktur dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan akses pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Golkar juga mengingatkan kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek harus diperketat agar infrastruktur tidak cepat rusak dan kembali membebani APBD pada tahun berikutnya.

Gerindra Bidik PBB Desa dan Pajak Air Tanah

Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap potensi pendapatan daerah dari sektor perpajakan.

Gerindra meminta OPD terkait membenahi persoalan PBB desa sekaligus mencarikan solusi atas persoalan sengketa tanah yang dapat mempengaruhi penarikan pajak.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memaksimalkan potensi pajak air tanah.

Di sektor belanja, Gerindra mendorong APBD 2027 memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, tanggul, pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, perkebunan, air bersih, pelayanan publik dan program pengentasan kemiskinan.

Gerindra juga memberikan catatan khusus terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait diminta mendorong agar bahan baku dapur MBG berasal dari hasil produksi petani dan masyarakat Tanjung Jabung Timur.

Jika kebijakan tersebut berjalan optimal, program MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga dapat membuka pasar bagi produk pertanian lokal.

Fraksi Demokrasi Keadilan Tekankan Kemandirian Fiskal

Fraksi Demokrasi Keadilan meminta pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan pelayanan publik, pemanfaatan aset daerah serta peningkatan kinerja BUMD.

Belanja daerah juga diminta fokus pada program yang memberikan manfaat langsung, khususnya pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata dan pelayanan publik.

Kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan skala prioritas, efisiensi dan kemampuan fiskal daerah.

APBD Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas

Berbagai catatan tersebut memperlihatkan adanya satu benang merah dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD Tanjabtim: APBD 2027 harus diukur dari dampaknya, bukan sekadar dari angka serapannya.

Fraksi-fraksi meminta program disusun berbasis data, pembahasan anggaran dilakukan secara transparan, pendapatan daerah terus diperkuat dan belanja diarahkan kepada kebutuhan masyarakat.

Fungsi pengawasan DPRD juga ditegaskan sebagai bagian dari quality control terhadap pelaksanaan APBD.

OPD diminta tidak bersikap defensif terhadap kritik dan masukan DPRD, tetapi menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan berbasis data.

Disetujui, tetapi Bukan Cek Kosong

Setelah mencermati laporan Banggar dan hasil pembahasan bersama TAPD, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Namun, persetujuan tersebut sekaligus menjadi pesan politik kepada pemerintah daerah.

KUA-PPAS boleh disepakati, tetapi pelaksanaan APBD 2027 akan menjadi ujian sebenarnya.

Pemkab Tanjabtim kini dituntut membuktikan bahwa target pendapatan dapat direalisasikan, program benar-benar sesuai kebutuhan, proyek berkualitas, pelayanan publik meningkat dan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebab, keberhasilan APBD bukan ketika anggaran sekadar habis dibelanjakan. Tetap Keberhasilan APBD adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan dari setiap rupiah uang daerah yang dikeluarkan. ( Tim ).

Penulis: Tim
Editor: Akhmad SF
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement