DPRD Muaro Jambi Siapkan Formula Baru Tata Kelola Dewan

eNewsTimE.id, Tanjabtim - Hari itu suasana di ruang pertemuan BPK RI terasa berbeda. Bukan sekadar kunjungan seremonial atau agenda formalitas tahunan. Sejumlah tokoh penting hadir dengan satu tujuan yang sama: berbenah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Di antara rombongan yang hadir tampak Ketua ADKASI Siswanto dan Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta bersama jajaran pengurus. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Pimpinan BPK RI, Achsanul Qosasi.

Dalam pertemuan tersebut, Aidi Hatta menegaskan bahwa agenda yang dibawa bukan hanya laporan dan data tahun anggaran 2025, melainkan komitmen untuk memperbaiki kualitas tata kelola lembaga legislatif.

"Yang kami bawa hari ini bukan sekadar data 2025. Kami membawa niat. Evaluasi BPK adalah cermin bagi kami. Jika masih ada kekurangan dalam akuntabilitas, integritas, maupun efisiensi kerja DPRD, maka itu menjadi tugas kami untuk membenahinya," ujar Aidi Hatta.

Menurutnya, politik tidak boleh berhenti pada urusan jabatan dan ruang rapat semata. Politik harus hadir dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Kebijakan politik itu harus sampai ke pasar, ke sawah, hingga ke dapur warga. Jika hanya berputar di ruang pertemuan, maka esensinya hilang. Karena itu kami mendorong perubahan sistem agar perjalanan dinas, reses, dan seluruh aktivitas DPRD benar-benar memiliki ruh pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Aidi juga menyoroti pentingnya penyempurnaan mekanisme reses agar lebih efektif dan berpihak kepada kebutuhan rakyat. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, dapat merumuskan skema yang lebih tepat dan berkualitas.

"Reses bukanlah agenda liburan anggota dewan. Reses adalah ruang mendengar denyut nadi masyarakat. Karena itu harus dilaksanakan secara berkualitas dan berintegritas," katanya.

Tak hanya itu, DPRD Muaro Jambi juga berkomitmen melibatkan berbagai kalangan akademisi dan profesional, mulai dari pakar hukum, pemerintahan hingga akuntansi, untuk merumuskan sistem kerja yang sejalan dengan rekomendasi BPK.

Bagi Aidi Hatta, setiap catatan yang diberikan BPK bukanlah sekadar koreksi administratif, melainkan amanah yang harus ditindaklanjuti secara serius.

"Catatan BPK kami terima dengan kepala dingin. Itu bukan teguran, melainkan amanah. Ke depan, setiap rupiah anggaran, setiap kebijakan, dan setiap langkah DPRD Muaro Jambi harus dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada masyarakat yang memberikan amanah kepada kami," pungkasnya.

Komitmen tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD Muaro Jambi ingin menjadikan hasil evaluasi BPK sebagai momentum perbaikan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sebagai representasi suara rakyat.

Penulis: Toha
Editor: Akhmad
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement