Kamis, 30 April 2026
eNewsTimE.id, Tanjabtim - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (29/4/2026), berlangsung penuh sorotan tajam dari sejumlah fraksi.
Fraksi PAN contohnya, Fraksi ini menerima LKPJ Bupati 2025 dengan memberikan 12 catatan strategis yang dinilai wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.
PAN menyoroti berbagai persoalan mulai dari jalan rusak di ruas Rantau Rasau SK 14 hingga SK 16, transparansi OPD, distribusi bantuan pendidikan, pengelolaan sampah, bantuan nelayan, LPG subsidi, hingga mendesak keberadaan layanan psikolog di RSUD Nurdin Hamzah.
Menurut PAN, seluruh rekomendasi Komisi I, II, dan III DPRD harus benar-benar dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembangunan lebih tepat sasaran, transparan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Program yang telah disepakati bersama Banggar DPRD tidak boleh diubah sepihak tanpa persetujuan legislatif,” tegas Fraksi PAN.
Sorotan keras juga diberikan terhadap Program Bening Desaku yang dinilai belum maksimal serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pelayanan publik.
Sementara itu, Fraksi Golkar turut menyampaikan apresiasi atas pembahasan komprehensif komisi DPRD, namun menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi PAD, penguatan sektor UMKM, pertanian, perikanan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur yang merata.
Golkar juga menyoroti kebutuhan mendesak layanan psikologi di RSUD dan Puskesmas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan mental, rehabilitasi narkoba, penanganan korban kekerasan seksual, hingga kasus bullying.
“RSUD Nurdin Hamzah harus segera merekrut tenaga psikolog bersertifikasi resmi,” tegas Fraksi Golkar.
Di sisi lain, Fraksi Demokrasi Keadilan menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, percepatan realisasi anggaran, pembangunan infrastruktur dasar, serta optimalisasi pendapatan daerah di tengah efisiensi APBD 2026.
Fraksi Gerindra bahkan lebih tajam dengan menyoroti format LKPJ yang dinilai belum lengkap karena belum memuat pokok-pokok APBD secara detail, termasuk realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga solusi kendala anggaran.
Gerindra juga mendesak realisasi janji kampanye pasangan MERATA seperti insentif RT Rp1 juta per bulan, program tanggul 1.000 kilometer, bantuan pompong 10 GT, hingga program nasional seperti bedah rumah, MBG, dan sekolah rakyat.
Tak kalah kritis, Fraksi NasDem menyoroti evaluasi tahun pertama pemerintahan MERATA, reformasi birokrasi, nasib tenaga honorer, sinergi OPD, serta mitigasi kebakaran pemukiman melalui kolaborasi pemerintah dan perusahaan.
NasDem menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah harus berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Rapat paripurna ini menjadi cermin bahwa meskipun seluruh fraksi menerima LKPJ Bupati Tanjabtim Tahun 2025, namun berbagai catatan strategis, kritik, dan evaluasi tajam menjadi PR besar bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Fraksi Demokrasi Keadilan Tanjabtim Soroti Kinerja OPD hingga Prioritas Infrastruktur Dasar
Fraksi Golkar Tanjabtim Desak Reformasi Layanan Publik hingga Rekrutmen Psikolog RSUD
Siaga El Nino 2026, Polres Tanjab Timur Perketat Patroli dan Larang Bakar Lahan
Tahun Perdana “MERATA”, Tanjabtim Catat Pendapatan Rp1,18 Triliun dan Dorong 8 Agenda Desa
