DPRD Tanjabtim Bongkar Kisruh Data BPJS PBI

eNewsTimE.id, Tanjabtim - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menunjukkan fungsi pengawasannya dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (20/4/2026) di Ruang Serba Guna DPRD Tanjabtim.

Rapat strategis yang dipimpin langsung Ketua DPRD Hj. Zilawati, SH, tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, serta melibatkan berbagai instansi penting seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pimpinan rumah sakit, hingga seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Agenda utama rapat menyoroti persoalan serius yang tengah menjadi perhatian masyarakat, yakni penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi berdampak besar terhadap kelompok rentan.

Ketua DPRD Hj. Zilawati menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh dijalankan tanpa koordinasi matang karena dapat memicu persoalan sosial baru jika masyarakat miskin kehilangan akses layanan kesehatan.

Menurutnya, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil menjadi faktor utama agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan warga yang seharusnya berhak menerima bantuan.

“Koordinasi yang lebih intensif menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan,” tegas Zilawati.

Dalam forum itu, DPRD juga menyoroti lambannya progres pendataan penerima manfaat yang dinilai belum maksimal, sementara waktu verifikasi dan validasi data sangat terbatas.

Zilawati pun mendesak percepatan pembaruan data dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yang dianggap memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat penerima bantuan.

Tak hanya itu, persoalan klasik berupa lemahnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan tajam. Perbedaan angka penerima bantuan dianggap sebagai bukti bahwa sistem integrasi data masih belum solid.

Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan salah sasaran dalam program perlindungan sosial, bahkan dapat menyebabkan masyarakat yang berhak justru kehilangan hak administratifnya.

RDP ini menjadi langkah penting DPRD Tanjabtim dalam mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan sosial sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat kurang mampu.

Melalui pengawasan ketat dan dorongan sinergi lintas sektor, DPRD berharap tidak ada lagi warga miskin yang kehilangan jaminan kesehatan hanya karena persoalan data dan administrasi. Pemerintah daerah pun dituntut lebih sigap agar program perlindungan sosial benar-benar hadir untuk masyarakat yang membutuhkan.

Penulis: Tim
Editor: Akhmad
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement