A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated

Filename: helpers/fungsi_seo_helper.php

Line Number: 10

Backtrace:

File: /var/www/enewstime.co/application/views/v_contentberita.php
Line: 9
Function: seo_link

File: /var/www/enewstime.co/application/views/v_datakirikanan.php
Line: 295
Function: view

File: /var/www/enewstime.co/application/controllers/Berita.php
Line: 85
Function: view

File: /var/www/enewstime.co/index.php
Line: 321
Function: require_once

PERPEKINDO Akan Gelar Aksi

Bila Kementan Membuat Regulasi Larangan Ekspor Kelapa Dalam

Sabtu, 21 November 2020 | 11:27:03 WIB

Sekretaris PERPEKINDO Provinsi Jambi

Jambi,eNewsTimE.co - Terkait permintaan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menerbitkan regulasi yang mengatur adanya larangan ekspor kelapa butiran atau kelapa bulat, guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, dan apabila hal tersebut disetujui Kementan, maka Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia ( PERPEKINDO ) Provinsi Jambi dan lainnya akan menggelar aksi.

Seperti yang dilansir Media Online Gesuri.id pada Selasa (17/11/20), yang mana pada rapat gelar pendapat yang digelar Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta Selasa (17/11) Ketua Komisi IV Sudin meminta Dirjen Perkebuna, Kasdi Subagyono untuk dapat menerbitkan surat larangan mengekspor kelapa bulat. Karena menurutnya, hal tersebut hanya menguntungkan segelintir orang.

Sementara, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan Ketua Komisi IV DPR.

"Apa yang diarahkan Pak Ketua tadi, berkaitan dengan ekspor kelapa butiran, saya kira itu akan kami tindaklanjuti dengan peraturannya," kata Kasdi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) Provinsi Jambi, Sudirman menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ketua Komisi IV itu belum waktunya. Kenapa demikian, karena Republik Indonesia sendiri belum memiliki Perusahaan pengolah kelapa tersebut.

"Menurut saya, Kalau memang ekspor kelapa dilarang, negara harus membuat perusahaan BUMN terkait pengolahan kelapa di setiap provinsi penghasil kelapa ," ucapnya Sudirman belum lama.

Kalau mau bicara, lanjutnya, pikirkan dulu, jangan asal bicara. Bila hendak melarang petani mengekspor kelapa, pemerintah musti menyediakan fasilitas kemana kelapa ini harus dikelola. Dengan begitu, kelapa baru bernilai.

"Jika Kementerian Pertanian menyetujui regulasi larangan ekspor kelapa tersebut, maka kita akan menggelar aksi secara besar-besaran , " tegasnya.

" Tolong, kepada Wakil Rakyat yang duduk di Senayan, pikirkan matang matang nasib petani kelapa dalam. Jangan seenak perutnya saja hendak membuat aturan yang dinilai merugikan petani kelapa ," pungkasnya.