DPRD Tanjabtim Gelar Paripurnan Pandangan Umum Fraksi Terhadap KUA-PPAS 2020

MUARASABAK,EnewsTimE.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), pada Selasa (9/7) kemarin melaksanakan Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati Tanjabtim tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA - PPAS) tahun anggaran 2020.

Dalam Paripurna tersebut, seluruh Fraksi DPRD Tanjantim setuju Nota Pengantar RKUA-PPAS tahun anggaran 2020 untuk dibahas ketingkat selanjutnya. Meski setuju, Fraksi memberikan catatan, saran maupun rekomendasi.

Pandangan Umum Fraksi PAN yang dibacakan oleh Nurhidayah, S.Pd menyarankan sebelum penetapan KUA-PPAS Kabupaten Tanjabtim itu, sekiranya program dan kegiatan yang diajukan agar dapat mempersiapkan dokumennya untuk dibahas. 

Sementara Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ermeida Siringo Ringo dalam Pandangan Umumnya mempertanyakan dalam peningkatan pertumbuhan ekononi, langkah stategi apa yang akan dilakukan. PDI Perjuangan juga mempertanyakan target realisasi peningkatan untuk 2020. Kemudian mempertanyakan target volume infrastruktur dalam program pembangunan dan pemeliharaan. ‘’PDI Perjuangan juga berharap daerah dapat meningkatkan kembali sumber pendapatan dengan mencari peluang dan potensi baru,’’ ucapnya. 

Pandangan Umum Fraksi Hanura yang disampaikan oleh H. Hamzah, SH hanya menyarankan dalam pembahasan untuk dapat melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. 

Kemudian Fraksi BBI yang disampaikan oleh Ahmad Fadillah, SE mengharapkan dengan adanya peningkatan pendapatan kiranya menjadi solusi dari berbagai masalah yang dihadapi, terutama terhadap pelayanan publik. Mengingat periode Kepala Daerah sudah dekat, BBI meminta eksekutif melalukan evaluasi terhadap Visi Misi dan program kerja yang terlaksana maupun yang belum. ‘’Dalam program pembangunan Jembatan Nipah-Sadu, untuk tidak menimbulkan persoalan dokemudian hari, eksekutif harus benar-benar mengkaji, baik dari sisi hukum maupun penganggarannya,’’ harapnya.

Sedangkan Fraksi Karya Demokrasi Nasional (KDN) yang disampaikan oleh Hasnibah, A.Md menyarankan agar setiap pelaksanaan program atau kegiatan tetap berpedoman pada rencana kerja yang tetap ditetapkan, guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah. ‘’Fraksi KDN juga menyarankan agar arah kebijakan dan sasaran program pembangunan tahun anggaran 2020 memprioritaskan pada Kecamatan yang belum menjadi prioritas, seperti Muarasabak Timur, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat,’’ kata Hasnibah.