Wabup Robby Ikuti Rakornas Pencegahan Karhutla di Istana Negera

Selasa, 06 Februari 2018 | 22:00:44 WIB

Wabup Tanjabtim Robby Nahliyansyah saat di Istana Negara ISTIMEWA/NT

JAKARTA, eNewsTimE.co - Wakil Bupati (Wabup) Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, H. Robby Nahliyansyah, pada Selasa (6/2/2018) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama para Kepala Daerah yang ada di Republik Indonesia, di Istana Negara.

Dalam pidatonya, Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, masalah Karhutla, mulai dari Tagana, BPBD juga perusahaan baik itu BUMN dan Swasta harus tanggap dengan titik api dan sigap dalam pencegahan kebakaran lahan.

Seperti diketahui, Kabupaten Tanjabtim merupakan daerah rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan disaat musim kemarau. Maka Wabup Robby berharap kedepannya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan duduk bersama Dinas terkait untuk mengantisipasi kebakaran. ‘’Seperti yang disampaikan Pak Presiden saat Rakornas Karhutla, kita diminta sedini mungkin untuk mendeteksi bencana kebakaran. Jadi bukan hanya Pemerintah Daerah, baik itu Pak Dandim, Kapolres, BPBD diperintahkan untuk betul-betul tanggap dengan persoalan yang ada. Misal, begitu ditemukan titik api dititik koordinat, semua nya harus mengarah kesana, padamkan. Jangan nanti tidak bisa dilakukan pemadaman baru mulai ramai-ramai. Itu yang pertama ditekankan. Dan itu arahan dari Pak Presiden untuk semua daerah,’’ ucap Wabup Robby.

Wabup juga mengatakan, bahwa ada hal yang menarik pada saat Rakor di Istana Negara, karena berdasarkan intruksi Presiden, bahwa masalah kebakaran ini bukan hanya tanggung jawab Pemkab. ‘’Dalam artiannya kami, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Dinas terkait. Bahkan pihak Perkebunan, baik itu swasta maupun BUMN atau BUMD ini harus ambil bagian dalam kegiatan ini,’’ katanya lagi. ‘’Makanya dalam waktu dekat kita akan dudukkan sama-sama, bagaimana mengantisipasi untuk mendeteksi dini berkenaan dengan calon calon api yang akan besar,’’ sambungnya.

Wabup menerangkan, rilis dari BMKG pada bulan Juni dan Juli mendatang akan terjadi kemarau. ‘’Ini lah yang akan kita jaga betul. Tapi saya berdoa semoga tidak ada kemarau tahun ini, kalau ada kemarau sedikit banyak kita kerepotan. Karena sisi kehutanan tidak lagi kewajiban kita dan tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Tapi kewenangannnya ada di Pemerintah Provinsi,’’ tukasnya.