Istimewa
Oleh: Ramadhany Agus, S.Sy., M.H. (Akademisi Jambi)
Dalam pemerintahan daerah, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup hanya dilihat dari slogan, baliho, atau kuatnya komunikasi politik. Ukuran yang lebih adil adalah sejauh mana janji politik berubah menjadi sistem kerja, program nyata, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, dalam negara hukum demokratis, pemerintahan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah pelayanan publik.
Dari perspektif hukum pemerintahan, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan dasar warga. Pemerintah daerah yang baik bukan hanya hadir saat peresmian kegiatan, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ketika warga membutuhkan layanan kesehatan, ketika desa memerlukan penguatan program, ketika aparatur harus bekerja cepat, dan ketika masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara benar-benar hadir.
Dalam konteks Provinsi Jambi, pengalaman Kabupaten Batang Hari di bawah kepemimpinan M. Fadhil Arief menarik untuk dibaca sebagai contoh kepemimpinan yang bergerak dari gagasan menuju sistem. Visi Batang Hari Tangguh yang kemudian berkembang menjadi Batang Hari Super Tangguh tidak berhenti sebagai slogan politik, tetapi dibangun melalui program-program yang diarahkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung. Salah satu program yang menonjol adalah Dokter Tangguh, yang menurut pemberitaan menjadi salah satu program unggulan dan mendapat perhatian berbagai kalangan.
Program Dokter Tangguh memperlihatkan cara pandang bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh hanya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan, tetapi harus mampu menjangkau masyarakat yang terkendala akses. Dalam pemberitaan lain disebutkan bahwa tujuan program Dokter Tangguh adalah untuk mengisi kekurangan pusat pelayanan kesehatan yang terkendala akses. Secara akademik, ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik negara harus aktif, bukan pasif mendekat, bukan menjauh melayani, bukan sekadar mengatur.
Dalam teori hukum administrasi, tindakan pemerintah yang baik harus memenuhi tiga hal: kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan tujuan kemanfaatan bagi warga. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran para ahli hukum administrasi yang menempatkan perlindungan warga sebagai pusat tindakan pemerintahan. Artinya, program daerah baru dapat disebut berhasil apabila tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, gagasan Desa Tangguh menuju Desa Super Tangguh juga penting dibaca dalam konteks pembangunan dari bawah. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi diarahkan menjadi subjek yang memiliki daya gerak, program unggulan, dan kapasitas pelayanan. Kajian administrasi negara secara umum juga menempatkan program pembangunan daerah sebagai instrumen yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, ketika desa didorong memiliki program unggulan, sesungguhnya pemerintah sedang membangun fondasi pelayanan yang lebih dekat dengan rakyat.
Hal menarik dari kepemimpinan M. Fadhil Arief adalah adanya kesinambungan antara visi, program, dan sistem kerja aparatur. Ia tidak hanya berbicara tentang pembangunan secara makro, tetapi juga menekankan agar pejabat OPD mampu menerjemahkan program Super Tangguh. Dalam salah satu pemberitaan, Fadhil Arief meminta pejabat ASN kreatif, lincah, dan benar-benar melayani masyarakat. Ini merupakan pesan penting dalam tata kelola pemerintahan modern visi kepala daerah tidak boleh berhenti di kepala pemimpin, tetapi harus hidup dalam kerja birokrasi.
Kepemimpinan yang baik memang membutuhkan birokrasi yang bergerak. Seorang pemimpin daerah boleh memiliki visi besar, tetapi visi itu tidak akan menjadi kenyataan apabila aparatur tidak menerjemahkannya menjadi layanan, program, jadwal kerja, anggaran, dan indikator keberhasilan. Maka, ketika kepala daerah mendorong OPD untuk kreatif dan lincah, itu menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembangunan daerah adalah kerja sistem, bukan kerja personal semata.
Pengakuan terhadap capaian Batang Hari juga tidak hanya datang dari internal daerah. M. Fadhil Arief pernah memaparkan 36 Program Batang Hari Tangguh dan berhasil meraih penghargaan pada Indonesia Visionary Leader 2023. Penghargaan semacam ini tentu bukan tujuan akhir pemerintahan, tetapi dapat dibaca sebagai pengakuan eksternal bahwa program daerah memiliki arah, sistem, dan visi yang dapat dipresentasikan serta diuji di ruang publik.
Dalam perspektif akademik, penghargaan bukan sekadar medali atau seremoni. Ia dapat menjadi indikator bahwa suatu daerah memiliki narasi kebijakan yang cukup kuat untuk dinilai oleh pihak luar. Namun demikian, penghargaan tetap harus ditempatkan secara proporsional yang paling penting bukan piagamnya, melainkan apakah program yang melatarbelakangi penghargaan itu benar-benar berjalan dan dirasakan masyarakat. Dalam kasus Batang Hari, program Tangguh dan Super Tangguh tampak menjadi kerangka kerja yang konsisten dibawa dari visi politik menuju pelaksanaan pemerintahan.
Jika dikaitkan dengan filsafat hukum, Aristoteles pernah menempatkan politik sebagai jalan untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam pemerintahan daerah, kebaikan bersama itu tidak selalu hadir dalam konsep besar yang rumit. Kadang ia tampak dalam hal sederhana warga lebih mudah memperoleh layanan kesehatan, desa memiliki program unggulan, aparatur lebih responsif, dan masyarakat merasa pemerintah berada di dekat mereka.
Lon L. Fuller, filsuf hukum, juga menekankan pentingnya keteraturan, kepastian, dan rasionalitas dalam sistem aturan. Bila pemikiran ini dibawa ke tata kelola daerah, maka kebijakan publik harus memiliki arah yang jelas, dapat dipahami, konsisten dilaksanakan, dan tidak membingungkan masyarakat. Pada titik ini, program yang memiliki nama, struktur, sasaran, dan kesinambungan akan lebih mudah diuji dibandingkan kebijakan yang hanya berhenti sebagai slogan.
Jambi ke depan membutuhkan model kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam komunikasi, tetapi juga kuat dalam membangun sistem. Kabupaten dan kota tentu memiliki tantangan yang berbeda. Daerah perkotaan menghadapi problem transportasi, tata ruang, sampah, parkir, dan mobilitas warga. Daerah kabupaten menghadapi tantangan akses layanan, desa, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Namun, ukuran kepemimpinannya tetap sama apakah pemerintah hadir secara nyata dan apakah masyarakat merasakan manfaatnya.
Karena itu, pengalaman Batang Hari layak menjadi bahan pembelajaran, bukan dalam rangka mempertentangkan satu daerah dengan daerah lain, melainkan untuk melihat bahwa kepemimpinan yang bekerja melalui program nyata akan lebih mudah dikenali publik. Masyarakat pada akhirnya tidak hanya menilai dari pidato, tetapi dari perubahan yang mereka rasakan.
Kepemimpinan M. Fadhil Arief di Batang Hari menunjukkan bahwa visi daerah dapat dibangun melalui kesinambungan program, penguatan pelayanan, dan dorongan terhadap aparatur agar lebih aktif melayani. Program Dokter Tangguh, Desa Tangguh, dan pengembangan Super Tangguh menjadi contoh bagaimana janji politik dapat diubah menjadi gerakan pemerintahan.
Pada akhirnya, masa depan Jambi membutuhkan pemimpin yang mampu menghadirkan pemerintah dalam kehidupan warga. Pemimpin yang layak diperhitungkan bukan semata-mata yang paling populer, tetapi yang paling konsisten membangun sistem, menggerakkan birokrasi, dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam ukuran itu, kepemimpinan yang berbasis program, pelayanan, dan keberlanjutan layak mendapat tempat lebih serius dalam percakapan publik Jambi.
Dalam situasi ekonomi yang semakin menantang, masyarakat tentu dituntut untuk lebih kritis dan strategis dalam menilai arah kepemimpinan daerah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan biaya hidup, serta dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar yang ikut memengaruhi harga barang dan jasa, membuat masyarakat tidak bisa lagi hanya memilih pemimpin berdasarkan popularitas atau kekuatan slogan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki program nyata, sistem kerja yang jelas, serta keberpihakan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, publik Provinsi Jambi perlu semakin cermat melihat rekam jejak pemimpin. Program yang menyentuh kesehatan, desa, ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan penguatan birokrasi harus menjadi ukuran utama dalam menentukan pilihan politik ke depan. Masyarakat tidak cukup hanya mendengar janji, tetapi perlu melihat bukti apakah program itu berjalan, apakah manfaatnya terasa, dan apakah pemerintah benar-benar hadir di tengah rakyat.
Ramadhany Agus, S.Sy., M.H., yang akrab disapa Delon, berpandangan bahwa masyarakat Jambi ke depan akan semakin rasional dalam menentukan pilihan. Menurutnya, kondisi ekonomi yang semakin berat justru mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kualitas program dan keberpihakan pemimpin terhadap rakyat. Ia optimistis bahwa masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat yang merasakan langsung beban ekonomi hari ini, akan lebih memilih pemimpin yang memiliki kerja nyata, program yang terukur, dan komitmen pelayanan publik yang jelas.
Karena itu, kepemimpinan yang berbasis program seperti Dokter Tangguh, Desa Tangguh, dan pengembangan visi Super Tangguh patut dibaca sebagai contoh bagaimana janji politik dapat diterjemahkan menjadi sistem pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam suasana ekonomi yang tidak mudah, rakyat membutuhkan pemimpin yang bukan hanya hadir dalam seremoni, tetapi hadir dalam kebijakan, pelayanan, dan solusi nyata.