eNewsTimE.Id, Tanjabtim - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya buka suara menjawab berbagai pandangan umum fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sidang paripurna, eksekutif menegaskan sejumlah program unggulan mulai direalisasikan, termasuk insentif RT, pembangunan tanggul, hingga layanan berobat gratis bagi seluruh warga.
Dalam penyampaian yang dilontarkan melalui Wabup Tanjabtim Muslimin Tanja, pemerintah daerah mengapresiasi dukungan dan masukan dari seluruh fraksi. Sejumlah catatan strategis dari DPRD, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan pembangunan hingga penguatan pengawasan anggaran, diakui akan menjadi perhatian serius ke depan.
Menjawab sorotan terkait janji kampanye “merata”, pemerintah menyebut realisasi program telah berjalan bertahap. Insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan mulai direalisasikan pada 2025. Program kapal 10 GT juga sudah terealisasi satu unit lengkap dengan dukungan teknologi perikanan. Sementara pembangunan tanggul telah mencapai 357,21 km, melampaui target awal 200 km.
Tak hanya itu, program Universal Health Coverage (UHC) diklaim telah mencapai 100 persen. Artinya, seluruh masyarakat ber-KTP Tanjung Jabung Timur kini bisa berobat gratis di fasilitas mitra BPJS.
Di sisi lain, pemerintah juga merespons berbagai kritik dan pertanyaan fraksi. Terkait SILPA tahun 2025 sebesar Rp80,9 miliar, dijelaskan akan dimanfaatkan untuk menyeimbangkan APBD tahun 2026. Sementara dominasi belanja pegawai yang mencapai lebih dari separuh belanja operasional juga diakui sebagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menjawab Fraksi NasDem, pemerintah memaparkan capaian penurunan kemiskinan ekstrem yang turun menjadi 9,96 persen di tahun 2025. Selain itu, progres pengembangan Pelabuhan Muara Sabak juga terus digenjot melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan investor, termasuk PT Pelindo dan PT Pulau Laut Line yang menunjukkan minat investasi.
Isu yang sempat meresahkan masyarakat terkait layanan Bank Jambi juga tak luput dari perhatian. Pemerintah memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pihak bank, termasuk menjamin pengembalian kerugian nasabah akibat kesalahan sistem serta peningkatan layanan perbankan.
Sementara itu, dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah, pemerintah telah melakukan penyesuaian APBD 2025, termasuk penghematan pada berbagai sektor dan optimalisasi penggunaan anggaran.
Menutup penyampaiannya, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus menyempurnakan program pembangunan dan memastikan seluruh perangkat daerah siap memberikan data serta penjelasan dalam pembahasan lanjutan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
“Seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas wabup.