eNewsTimE.id, Tanjabtim - Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna. Di satu sisi, Golkar memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, namun di sisi lain menyoroti sejumlah catatan penting yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPJ 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Namun setelah mencermati dokumen tersebut, Golkar menilai masih terdapat sejumlah hal krusial yang perlu diperbaiki demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Salah satu sorotan utama adalah mekanisme pembahasan LKPJ. Golkar menegaskan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk menyampaikan dokumen secara lengkap sebelum pembahasan dimulai. Langkah ini dinilai penting agar proses pembahasan berjalan lebih efektif dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp80,9 miliar. Angka tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas perencanaan dan realisasi program pembangunan daerah.
Tak hanya itu, Golkar turut menyinggung janji kampanye pemerintah daerah dengan motto “Merata” yang dinilai masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Beberapa program yang disorot antara lain insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan, pengadaan kapal 10 GT, pembangunan tanggul sepanjang 1.000 kilometer, hingga program berobat gratis. Fraksi Golkar berharap janji-janji tersebut segera direalisasikan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Di sisi lain, Golkar juga meminta agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan bahwa seluruh catatan tersebut disampaikan sebagai bentuk kontribusi konstruktif demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mereka juga menyatakan sepakat agar LKPJ 2025 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Pandangan ini kami sampaikan sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah ke depan,” tegas perwakilan Fraksi Golkar dalam sidang tersebut.