Istimewa
eNewsTimE.Id, Tanjabtim - Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Bupati.
Dalam pandangan umumnya di rapat paripurna, fraksi ini menegaskan bahwa LKPJ tidak boleh hanya menjadi laporan formalitas administratif, melainkan harus menjadi bahan evaluasi yang jujur demi perbaikan nyata pembangunan ke depan.
Fraksi Demokrasi Keadilan mengawali pandangannya dengan mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai telah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan sepanjang tahun 2025. Mereka juga berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang merata di Tanjung Jabung Timur.
Namun demikian, fraksi ini menyoroti bahwa tingginya realisasi anggaran belanja daerah harus diimbangi dengan pemerataan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah diminta lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), meninjau kembali objek retribusi, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrasi Keadilan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data dan tepat sasaran. Mereka menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai harus dipercepat realisasinya, seperti pembangunan infrastruktur jalan, normalisasi parit dan drainase, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Di sisi lain, fraksi ini mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada APBD, melainkan aktif mencari sumber pembiayaan alternatif dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Upaya tersebut, menurut mereka, harus dibuktikan dengan capaian konkret seperti optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program APBN, bukan sekadar wacana.
Memasuki tahun anggaran 2026, Fraksi Demokrasi Keadilan juga mengingatkan adanya potensi penurunan pendapatan dan belanja daerah akibat efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan program prioritas tetap berjalan, serta meningkatkan proyeksi PAD secara akurat agar tidak mengganggu pelaksanaan APBD.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas fraksi tersebut.
Sebagai penutup, Fraksi Demokrasi Keadilan menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kecil. Mereka berharap pandangan umum yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.