eNewsTimE.id, Tanjabtim - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD. Laporan ini menjadi penanda tahun pertama kepemimpinan periode 2025–2029 dengan visi “MERATA” (Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia).
Bupati Tanjabtim Dillah Hick dalam hal ini diwakili Wabup Muslimin dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya sidang paripurna tersebut, sekaligus menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah bersama DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), dan seluruh pemangku kepentingan telah berupaya menjalankan pembangunan di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung.
LKPJ yang disampaikan merupakan bentuk akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pemerintah, sekaligus menjadi gambaran menyeluruh atas capaian kinerja, kebijakan strategis, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.
Delapan Agenda “Desaku” Jadi Arah Pembangunan
Pada tahun pertama implementasi RPJMD 2025 - 2029, Pemkab Tanjabtim mengusung delapan agenda pembangunan berbasis desa yang menjadi fondasi pemerataan, yakni Lancar Desaku, fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna memperkuat konektivitas dan ekonomi desa.
Kemudian terang Desaku, tidak hanya soal penerangan, tetapi juga penguatan keamanan dan ketertiban berbasis komunitas.
Lalu bening Desaku, menitikberatkan pada penyediaan air bersih sebagai layanan dasar dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
Kemudian Hijau Desaku, mendorong pelestarian lingkungan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Sedangkan Ramai Desaku, membuka ruang partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif dan kreatif.
Lalu cerdas Desaku, memastikan akses pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah sebagai investasi SDM unggul. Dan Bahagia Desaku, menguatkan layanan kesehatan, gizi anak, dan sistem kesehatan primer. Serta Agamis Desaku, memperkuat nilai keagamaan sebagai fondasi moral dan sosial masyarakat.
Delapan agenda ini dirancang sebagai strategi terpadu untuk mempercepat pembangunan berbasis desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Dari pendapatan Tembus Target, Belanja Capai 93,98 Persen
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,18 triliun atau 100,67 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp90,84 miliar (98,76 persen). Pendapatan transfer sebesar Rp1,09 triliun (100,84 persen). Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,09 triliun atau 93,98 persen, dengan rincian: Belanja operasi Rp784,80 miliar (93,53 persen)
Belanja modal Rp185,82 miliar (96,58 persen) Belanja tidak terduga Rp426,5 juta (16,89 persen) Belanja transfer Rp153,61 miliar (94,42 persen).
Untuk pembiayaan, penerimaan tercatat sebesar Rp21,80 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan, sehingga menghasilkan pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 mencapai Rp80,91 miliar.
Capaian Kinerja: Infrastruktur Tercapai, Ekonomi Masih Di Bawah Target Dalam aspek kinerja pembangunan, sejumlah indikator utama menunjukkan hasil yang relatif positif.
Pada misi pertama, yakni peningkatan infrastruktur dan konektivitas, capaian indeks daya saing infrastruktur mencapai target 100 persen.
Sementara pada misi kedua, pertumbuhan ekonomi terealisasi sebesar 4,75 persen dari target 4,97 persen atau 95,57 persen capaian. Namun demikian, ketimpangan ekonomi yang diukur melalui indeks gini justru lebih baik dari target, yakni 0,24 poin dari target 0,31 poin (129,17 persen capaian).
Di sektor lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 73,62 poin atau 101,49 persen dari target. Untuk misi ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 71,28 atau sedikit melampaui target 71,25 (100,04 persen). Sementara itu, indeks reformasi birokrasi mencapai 63,72 persen dari target 65 persen (98,03 persen). Akui Masih ada keterbatasan meski sejumlah indikator menunjukkan capaian positif, pemerintah daerah secara terbuka mengakui masih adanya harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan, mulai dari waktu, sumber daya manusia, hingga pembiayaan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa nota pengantar yang disampaikan dalam sidang paripurna ini hanya memuat gambaran umum capaian kinerja, sementara rincian lengkap tersedia dalam dokumen LKPJ yang telah diserahkan kepada DPRD.
Menutup penyampaian, Muslimin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kritik, dan saran selama tahun pertama kepemimpinan, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Evaluasi terhadap capaian tahun 2025 diharapkan menjadi pijakan strategis untuk memperkuat implementasi visi “MERATA” pada tahun-tahun berikutnya, dengan fokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.