Dprd Muaro Jambi Soroti Pengawasan Retribusi Candi Muaro Jambi

PAD Capai Rp1,2 Miliar per Tahun

Senin, 24 Agustus 2026 | 13:11:43 WIB

eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Jurjani, menyoroti pengelolaan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan Candi Muaro Jambi. Sorotan itu mencuat saat dirinya melaksanakan reses di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Senin (24/8/26) sore.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai kondisi pos retribusi di bagian depan kawasan Candi Muaro Jambi perlu segera diperhatikan dan direhabilitasi. Menurutnya, keberadaan pos tersebut tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan petugas, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengawasi penerimaan daerah.

“Pos retribusi ini punya peran penting. Kalau kontribusinya sekitar Rp1,2 miliar setahun terhadap PAD, tentu fasilitas dan pengawasannya harus diperhatikan. Jangan sampai kondisi pos yang kurang layak justru membuka celah terjadinya kebocoran pendapatan,” tegas Jurjani.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menetapkan target penerimaan PAD. Sarana pendukung dan sistem pengawasan pada titik-titik pemungutan retribusi juga harus diperkuat agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.

Jurjani pun mendorong Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera melakukan evaluasi terhadap kondisi pos retribusi tersebut dan mengambil langkah perbaikan jika memang diperlukan.

“Kita ingin setiap potensi PAD bisa dioptimalkan. Kalau perlu direhabilitasi, ya kita dorong untuk direhabilitasi. Jangan hanya mengejar target penerimaan, tetapi sarana dan sistem pengawasannya tidak diperkuat,” ujarnya.

Selain persoalan retribusi, reses Jurjani juga menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan. Sejumlah aspirasi yang diterima antara lain pengaspalan jalan desa di RT 09, bantuan hibah pembangunan musholla, serta pembangunan turap di sepanjang bantaran Sungai Batanghari, khususnya di sekitar kawasan masjid.

Jurjani memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dicatat dan dibawa ke DPRD untuk diperjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

“Reses ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan kita catat dan kita perjuangkan. Mana yang menjadi prioritas, tentu akan kita dorong agar mendapat perhatian pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Jurjani, optimalisasi PAD harus berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap penerimaan yang masuk ke kas daerah, kata dia, harus mampu dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Karena itu, ia menilai persoalan infrastruktur desa, pembangunan musholla, perlindungan bantaran Sungai Batanghari hingga pembenahan pos retribusi Candi Muaro Jambi merupakan bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Harapan kita sederhana, apa yang disampaikan masyarakat ini bisa benar-benar ditindaklanjuti. Karena pembangunan itu harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari meja birokrasi,” tandasnya.