DPRD dan Pemkab Muaro Jambi Sepakati KUA-PPAS 2027



Jumat, 14 Agustus 2026 | 19:22:21 WIB



Istimewa
Istimewa

 eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi, Jumat (14/8/26).

Penandatanganan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, prioritas program, serta alokasi anggaran pada tahun mendatang.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, didampingi Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi H. Mahir. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Jurjani, Sekretaris DPRD Edy Salam Mahir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD.

Dalam penyampaiannya, Aidi Hatta menyebut penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 merupakan agenda penting yang mempertemukan komitmen pihak eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan anggaran daerah.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membutuhkan koordinasi dan kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD.

Pembahasan KUA-PPAS tidak sekadar menyangkut angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menentukan arah kebijakan pembangunan serta program yang diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat.

KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Karena itu, kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan dapat menjadi acuan dalam melanjutkan tahapan pembahasan anggaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Bagi masyarakat, penyusunan APBD memiliki arti penting karena anggaran daerah menjadi instrumen utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah sektor yang membutuhkan perencanaan anggaran meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu memastikan program pembangunan yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara luas.

Selain itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan kebijakan anggaran disusun secara terarah, transparan, efektif, dan akuntabel.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS 2027, proses penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya akan memasuki tahapan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini sekaligus menjadi pijakan awal dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Muaro Jambi pada 2027, dengan harapan anggaran yang ditetapkan nantinya mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Penulis: M Toha
Editor: Akhmad
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement