Gerindra ‘Bongkar’ LKPJ 2025: Anggaran Jumbo, SILPA Tinggi hingga Janji Kampanye Ditagih!”



Kamis, 02 April 2026 | 14:30:10 WIB



eNewsTimE.id, Tanjabtim - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dengan nada apresiatif namun sarat catatan kritis.

Dalam sidang paripurna, Fraksi Gerindra terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan LKPJ untuk dibahas bersama DPRD. Mereka juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyiapkan dokumen dan data secara lengkap guna memastikan pembahasan berjalan maksimal dan transparan.

Namun, di balik apresiasi tersebut, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah hal penting. Salah satunya terkait tingginya realisasi belanja operasional tahun 2025 yang mencapai Rp784,8 miliar atau 93,53 persen. Mereka meminta penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sorotan serupa juga disampaikan terhadap belanja modal yang mencapai Rp185,8 miliar dengan tingkat serapan 96,58 persen. Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian tersebut, namun tetap meminta rincian program dan kegiatan yang dibiayai agar jelas manfaatnya bagi publik.

Tak kalah penting, Fraksi Gerindra menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai Rp80,9 miliar. Mereka menilai kondisi ini terus berulang setiap tahun dan mencerminkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih matang dan akurat ke depan.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyinggung berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, terutama terkait janji kampanye pasangan kepala daerah. Mulai dari insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan, pembangunan tanggul 1.000 meter, hingga bantuan pompong 10 GT, diminta penjelasan realisasinya baik dalam LKPJ maupun secara terbuka kepada publik.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada persoalan yang melibatkan Bank Jambi. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah untuk meminta klarifikasi kepada pihak bank terkait isu yang meresahkan masyarakat, khususnya nasabah yang mengalami kerugian.

Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya menjadikan hasil audit BPK sebagai perhatian serius dalam penyusunan dan evaluasi LKPJ. Tak hanya itu, mereka mendorong dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program Presiden Prabowo Subianto, termasuk percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra berharap seluruh catatan dan masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi demi perbaikan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan.

“Semoga pandangan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” pungkasnya.


Penulis: Tim
Editor: Akhmad
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement