Jantung Pemerintahan Muaro Jambi Bau Sampah, DPRD Sorot Kinerja DLH: Pembiaran atau Kelalaian?”

Selasa, 03 Maret 2026 | 19:26:58 WIB

eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Wajah kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kini tercoreng. Tumpukan sampah menggunung dan membusuk tepat di lingkungan kantor pemerintahan, hanya berjarak beberapa puluh meter dari simpang rumah dinas Wakil Bupati dan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sampah rumah tangga bercampur plastik, sisa makanan, hingga limbah lainnya berserakan hingga ke badan jalan. Kantong plastik robek dengan isi meluber, lalat beterbangan, serta bau menyengat yang langsung terasa oleh setiap pengendara yang melintas.

Kondisi ini tak hanya merusak estetika kawasan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

“Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” keluh Amrizal, pengendara sepeda motor yang hampir setiap hari melintasi kawasan tersebut.

Ironisnya, lokasi tumpukan sampah berada di pusat pemerintahan daerah—area yang seharusnya menjadi cerminan tata kelola kebersihan dan pelayanan publik yang tertib.

Sorotan keras pun datang dari anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi PAN, Ulil Amri. Ia mengkritik tajam kinerja Kepala DLH yang baru dilantik, yang dinilai tidak menunjukkan respons cepat terhadap persoalan tersebut.

“Low respons, tidak ada inisiatif. Seharusnya lebih baik dari pejabat sebelumnya. Ini justru terkesan pembiaran,” tegas Ulil, Selasa (03/03/26).

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta buruknya manajemen pengangkutan sampah oleh DLH. Ia mempertanyakan keseriusan dinas dalam menjalankan fungsi dasar pengelolaan kebersihan daerah.

“Ini kawasan kantor pemerintah, bukan pelosok. Kalau di pusat pemerintahan saja dibiarkan seperti ini, bagaimana dengan wilayah lain?” sindirnya.

Ulil mendesak DLH segera mengambil langkah konkret tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Ia juga meminta Bupati Muaro Jambi untuk mengevaluasi kinerja pejabat terkait jika persoalan serupa terus berulang.

Sorotan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang profesional dan responsif, tumpukan sampah di jantung pemerintahan justru menjadi simbol lemahnya koordinasi dan manajemen birokrasi.

Kini publik menanti, apakah DLH akan bergerak cepat membersihkan persoalan ini atau membiarkannya terus menumpuk, seperti sampah yang tak kunjung terangkut. (Toha/ Adv).