DPRD Tanjabtim Gelar Paripurna, Eksekutif Jawab Pandangan Fraksi Terkait RAPBD-P 2025

Tanjabtim, eNewsTimE.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Zilawati ini turut dihadiri oleh Sekda H. Sapril, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta seluruh anggota dewan. Dalam rapat tersebut, Pemkab Tanjabtim menyampaikan apresiasi dan tanggapan terhadap berbagai masukan fraksi terkait kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.

Sekda H. Sapril menyampaikan terima kasih atas pandangan fraksi serta menegaskan agar seluruh perangkat daerah segera melengkapi dokumen pendukung untuk pembahasan bersama TAPD dan OPD teknis sesuai jadwal.

Eksekutif menyambut baik masukan Fraksi PAN yang mendorong penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Pemerintah juga sepakat pentingnya percepatan proses tender agar pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan maksimal.

Fraksi Golkar dan NasDem mendorong relokasi belanja yang lebih efektif dan efisien, dengan menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Pemerintah mengamini dan menyatakan komitmennya untuk memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Pemerintah juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025, yang berdampak pada penyesuaian transfer pusat ke daerah. Penurunan pendapatan ini memaksa daerah menyesuaikan struktur belanjanya, termasuk belanja pegawai dan operasional.

Menanggapi Fraksi Gerindra, pemerintah menjelaskan bahwa peningkatan signifikan belanja bantuan sosial dan hibah, masing-masing Rp 3 miliar dan Rp 4 miliar, adalah penyesuaian terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada Dinas Perumahan serta pengadaan kapal dan perlengkapannya, yang merupakan bagian dari RPJMD 2025–2030.

Belanja modal yang naik sebesar Rp 40,8 miliar juga merupakan dampak langsung dari penyesuaian alokasi transfer pusat sesuai keputusan pemerintah pusat. Pemerintah menegaskan bahwa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak terkena efisiensi.

Fraksi Demokrasi Keadilan memberikan apresiasi atas usaha pemerintah meningkatkan PAD, dan berharap arah kebijakan ke depan tak hanya fokus pada pajak dan retribusi konsumtif, tapi juga pemberdayaan ekonomi rakyat dan sektor produktif lainnya. Pemerintah menyambut baik saran relokasi belanja yang lebih adil untuk sektor pendidikan, keagamaan, pesantren, dan layanan kesehatan.

Terkait penurunan asumsi pembiayaan dari SILPA, dijelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh penghematan belanja daerah serta belum tersalurkannya dana transfer kurang bayar dari pemerintah pusat. Hal ini akan dibahas lebih rinci dalam rapat TAPD bersama Banggar DPRD.

Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan RAPBD-P 2025 berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan berpihak pada masyarakat Tanjung Jabung Timur secara adil dan merata.

Penulis: Beni
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement