DPRD Tanjabtim Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terkait RAPBD-P 2025

Tanjabtim, eNewsTimE.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (28/7/2025) Pagi. 

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Zilawati ini dihadiri oleh Sekda H. Sapril, anggota DPRD, Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyampaikan catatan kritis, dukungan, dan masukan terhadap Nota Pengantar RAPBD-P 2025 yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah daerah. Sejumlah isu krusial seperti penurunan belanja daerah, pembiayaan dari SILPA, serta perlunya efisiensi dan keadilan anggaran menjadi sorotan utama.

Dimana Fraksi Demokrasi Keadilan menegaskan pentingnya penguatan pondasi pembangunan dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, ekonomi inklusif, dan tata kelola pemerintahan. 

Fraksi ini mengingatkan agar kebijakan penganggaran harus berpihak pada masyarakat kecil dan tidak bergantung pada sumber pembiayaan tidak ideal seperti SILPA sebesar Rp21,8 miliar.

Mereka juga menyoroti penurunan belanja daerah sebesar Rp108,4 miliar dan mendesak realokasi anggaran untuk sektor sosial-keagamaan, pendidikan, pesantren, dan layanan kesehatan berbasis masyarakat. 

Fraksi ini mengkritik stagnasi pendapatan pajak daerah dan meminta optimalisasi potensi PAD dari sektor produktif.

Adapun Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap penyampaian nota keuangan, namun menyoroti penurunan pendapatan sebesar Rp72,48 miliar serta belanja pegawai dan belanja operasi lainnya yang turun signifikan.

Mereka juga mempertanyakan kenaikan belanja bantuan sosial dari Rp97 juta menjadi Rp3,04 miliar, serta belanja hibah yang melonjak menjadi Rp4,3 miliar. Sorotan tajam juga diarahkan pada pengurangan belanja modal jalan dan irigasi sebesar Rp40,8 miliar, padahal infrastruktur tersebut masih belum layak.

Kemudian Fraksi NasDem menyoroti pentingnya penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan mendesak, terutama terkait ancaman kebakaran lahan di musim kemarau. 

Mereka juga menyarankan agar pembangunan fisik diprioritaskan pada proyek yang sudah siap perencanaan dan menyentuh pelayanan publik serta ekonomi rakyat.

NasDem juga mendorong OPD lebih optimal menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD serta menekankan agar penyusunan Perda Perubahan APBD memperhatikan kualitas dan kompetensi.

Sementara Fraksi Golongan Karya (Golkar) meminta agar perubahan kebijakan anggaran tetap mengutamakan efisiensi, efektivitas, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Mereka memahami dinamika perubahan anggaran karena kebijakan pusat dan hasil audit BPK, namun menegaskan perlunya transparansi dalam setiap pergeseran anggaran.

Fraksi Golkar juga mendorong optimalisasi PAD lewat digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta minta evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran semester pertama agar perubahan APBD berbasis pada capaian program, bukan sekadar serapan belanja.

Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pentingnya mengelola anggaran berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata keinginan birokrasi. Mereka juga mengusulkan agar kegiatan dalam APBD murni yang terkena efisiensi bisa dimasukkan kembali di APBD perubahan.

Fraksi PAN mendorong percepatan proses tender dan lelang agar kegiatan infrastruktur dapat segera terlaksana mengingat waktu anggaran yang terbatas. Mereka menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut.

Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada prinsipnya menerima Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Namun, mereka sepakat bahwa arah perubahan anggaran harus lebih tepat sasaran, berpihak pada rakyat, dan dikelola secara transparan dan efisien sesuai visi “MERATA” 2024–2029.

Penulis: Beni
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement