DPRD Tanjabtim Gelar Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi Terkait KUA-PPAS Perubahan 2025

Senin, 14 Juli 2025 | 22:08:11 WIB

Paripurna Agenda Jawaban Esekutif

eNewsTimE.id, Tanjabtim - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (14/7/2025) Pagi.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Tanjabtim, Zilawati, dan dihadiri Sekda H. Sapril, S.Ip, unsur Forkompimda, para kepala OPD, serta anggota dewan setempat.

Dalam penyampaiannya, Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari melalui Sekda H. Sapril menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan fraksi yang menyoroti berbagai hal strategis, mulai dari penurunan pendapatan, efisiensi belanja, hingga komitmen pembangunan infrastruktur dasar.

“Kami berterima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas perhatian, saran, dan pandangan umumnya. Masukan tersebut menjadi dasar pemerintah daerah untuk memaksimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran perubahan 2025,” kata Sekda.

Beberapa poin penting jawaban eksekutif :

Pemerintah sepakat memprioritaskan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, jalan, fasilitas umum, dan penanganan kemiskinan.

Menyikapi penurunan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp72,48 miliar, Pemkab menjelaskan hal itu terjadi karena kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat melalui Inpres No.1 Tahun 2025.

Pemkab juga akan memaksimalkan peran OPD agar serapan anggaran berjalan efektif, tepat waktu, dan akuntabel.

Dimana beberapa proyek infrastruktur yang terdampak efisiensi, seperti pembangunan jembatan Parit Cino, Parit Dok, serta jalan poros Sungai Sayang, Kata Sekda, akan diupayakan melalui pendanaan alternatif atau diusulkan kembali di APBD mendatang.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk kepentingan publik dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Fokus ‘Merata’ Eksekutif menegaskan bahwa arah kebijakan perubahan KUA-PPAS 2025 tetap selaras dengan visi dan misi Bupati-Wakil Bupati untuk pembangunan yang merata, sesuai 18 program unggulan.

“Kami akan selalu selektif dalam penempatan pejabat, menekankan integritas dan kompetensi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik,” ujar Sekda dalam rapat.

Optimisme Eksekutif Menutup jawabannya, eksekutif berharap pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD berjalan lancar dan sesuai jadwal. Pemerintah pun meminta seluruh perangkat daerah melengkapi dokumen pendukung agar pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025 bisa selesai tepat waktu.

Rapat ditutup dengan harapan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin solid untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik di tengah tantangan fiskal.