DPRD Tanjabtim Resmi Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap KUA-PPAS Perubahan 2025

eNewsTimE.id,  Tanjabtim - DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Zilawati, Jumat (11/7/25) siang, mayoritas fraksi menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah dan menuntut penajaman skala prioritas pembangunan.

Dalam Paripurna tersebut Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti penurunan proyeksi pendapatan sebesar Rp72,48 miliar dari target awal. PAN mendesak pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, serta perbaikan jalan, parit, dan tanggul. Fraksi ini juga menekankan sinkronisasi KUA-PPAS dengan hasil Musrenbang, Renja OPD, dan pokok-pokok pikiran DPRD agar pembangunan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, PAN meminta percepatan penyerapan anggaran dan penempatan pejabat yang sesuai kompetensi untuk mendukung efektivitas kinerja.

Sementara itu, Fraksi Golkar mengapresiasi penyampaian dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025, namun menekankan perlunya proyeksi pendapatan yang realistis dan berbasis data akurat. Fraksi ini mengingatkan agar belanja tetap memprioritaskan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur berbasis kebutuhan desa atau kelurahan.

Golkar juga meminta sinkronisasi program antara pusat, provinsi, dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta menekankan pentingnya antisipasi dampak sosial ekonomi seperti inflasi harga pangan dan pengangguran.

Sedangkan Fraksi NasDem menyoroti tantangan efisiensi anggaran pasca Instruksi Presiden No.1/2025 dan Keputusan Menkeu No.29/2025. Mereka mendorong Pemkab melakukan inovasi teknologi, restrukturisasi organisasi, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. NasDem juga menyoroti stagnasi target PAD di angka Rp85,1 miliar dan meminta pemerintah lebih kreatif menggali potensi PAD, termasuk melalui rotasi/promosi pejabat yang mampu membawa perubahan.

Adapun Fraksi Gerindra menyoroti penurunan signifikan pada pendapatan transfer daerah dan belanja modal. Mereka meminta penjelasan rinci terkait penurunan Rp72,48 miliar di pendapatan transfer dan Rp43,53 miliar di belanja modal. Gerindra mendesak pemerintah tetap menjaga kualitas program prioritas agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meminta penyelesaian persoalan infrastruktur kritis seperti jalan poros Desa Sungai Sayang, Sungai Jeruk Simpang Datuk, dan jembatan Parit Cina serta Parit Dog.

Sementara itu Fraksi Demokrasi Keadilan menegaskan pentingnya pemanfaatan SiLPA secara optimal untuk pembangunan publik, mendorong OPD agar menuntaskan program prioritas sebagai pendorong pemulihan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Fraksi ini juga menekankan APBD perubahan harus menjawab persoalan ketimpangan sosial dan akses informasi publik.

Secara keseluruhan, seluruh fraksi sepakat agar KUA-PPAS Perubahan 2025 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan harapan dapat menghasilkan APBD perubahan yang responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menutup rapat, Ketua DPRD Zilawati mengajak semua pihak bekerja sama mewujudkan visi-misi daerah. 

“Mari kita wujudkan visi ‘Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia’, meski di tengah tantangan keterbatasan fiskal,” ujarnya.

 

Penulis: Beni
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement