Faa Tumbu Duha Serap Aspirasi Warga Mendalo Darat: Dari Jalan Lorong Perikanan hingga BPJS Gratis

eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Faa Tumbu Duha, melaksanakan kegiatan reses masa sidang II di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota. Kehadiran legislator dari Fraksi NasDem ini disambut antusias oleh warga yang memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, hingga kebutuhan sosial masyarakat.

Acara reses dipandu oleh Sekretaris Desa Mendalo Darat dan dibuka langsung oleh Kepala Desa Bambang Santoso. Dalam sambutannya, Bambang menekankan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat untuk mendengar langsung kebutuhan warga.

“Silakan sampaikan aspirasi, baik itu usulan pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jangan segan-segan, inilah saatnya kita berbicara,” ujarnya.

Aspirasi pertama disampaikan oleh Bambang Santoso sendiri. Ia meminta agar jalan kabupaten di Lorong Perikanan dapat segera diaspal. Menurutnya, jalan tersebut sangat vital karena menjadi akses utama menuju TK, PAUD, SMA, bahkan kampus Universitas Jambi (Unja).

“Kalau jalannya bagus, bisa jadi jalur alternatif untuk mengurai kemacetan saat acara wisuda di Unja,” kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Faa Tumbu Duha mengungkapkan bahwa dirinya bersama anggota DPRD Muaro Jambi lainnya, Ulil Amri, telah bertemu langsung dengan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

“Saya sudah sampaikan langsung ke Pak Bupati. Perkiraan anggarannya sekitar Rp5 miliar dan beliau merespons positif. Saya akan kawal agar pembangunan jalan Lorong Perikanan bisa terwujud tahun depan,” tegasnya.

Aspirasi berikut datang dari Roland Sitorus, warga Perumahan Namura. Ia mengeluhkan masalah banjir yang kerap mengancam setiap kali hujan deras melanda.

“Kalau hujan kami selalu cemas. Rumah kami di dataran rendah, drainase mampet. Kami berharap ada pengerukan supaya aliran air lancar,” ujarnya.

Faa Tumbu Duha merespons dengan menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan sebelum mengambil langkah lanjut.

“Saya akan turun ke lokasi. Kadang masalahnya muncul karena izin perumahan asal disetujui, padahal melanggar aturan sempadan sungai,” ucap Ketua Komisi I DPRD Muaro Jambi itu.

Warga lainnya, Domeri, menyampaikan dua poin penting. Pertama, ia meminta program pembinaan anak di luar jam sekolah untuk mencegah kenakalan remaja.

“Di RT 20 ini sekitar 60 persen anak usia sekolah. Kami butuh kegiatan pembinaan karena selama ini belum ada perhatian pemerintah,” katanya.

Kedua, Domeri menyoroti rencana pembangunan stockpile batu bara di Aur Kenali, Kota Jambi, yang lokasinya berbatasan langsung dengan Desa Mendalo Darat. Ia menilai pembangunan itu melanggar Perda RTRW, karena kawasan tersebut diperuntukkan untuk permukiman dan perkebunan.

“Stockpile itu bisa menyumbat aliran sungai dan menimbulkan debu ke permukiman warga,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Faa Tumbu Duha menyatakan siap mendampingi warga memperjuangkan program pembinaan anak, namun juga mengingatkan pentingnya peran orang tua.

“Pemerintah bisa hadir, tapi tanggung jawab utama pembinaan anak ada di keluarga,” katanya.

Kepala Desa Bambang Santoso menambahkan bahwa pihaknya telah memulai langkah kecil dengan menggelar pengajian gratis di rumahnya setiap Senin dan Sabtu.

“Silakan bagi orang tua yang ingin anaknya ikut. Ini bagian dari pembinaan moral anak-anak kita,” ujarnya.

Soal polemik stockpile, Faa Tumbu Duha menyarankan agar warga bersatu mengambil keputusan bersama.

“Kalau masyarakat kompak menolak, saya pun akan mendukung penuh dan siap mendampingi untuk menyampaikan aspirasi penolakan,” tegasnya.

Bambang Santoso juga meluruskan pemberitaan yang menyebut dirinya telah menyetujui pembangunan stockpile tersebut.

“Itu fitnah. Saya belum pernah bertemu pemilik stockpile, apalagi menyetujui,” tegasnya.

Aspirasi terakhir datang dari Renta Uli Situmorang, warga RT 17. Ia mengaku kesulitan membayar BPJS Mandiri setelah suaminya terkena PHK.

“Kami tidak ingin gratisan, tapi kondisi kami sedang sulit. Kami berharap bisa mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah,” ungkapnya.

Faa Tumbu Duha menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) untuk warga tidak mampu.

“Silakan ajukan lewat pemerintah desa, nanti saya bantu prosesnya di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Bambang Santoso menegaskan siap membantu warga dengan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar bisa masuk dalam program Jamkesda.

“Kami siap bantu supaya semua warga bisa terakomodir,” katanya.

Reses di Desa Mendalo Darat itu menjadi bukti nyata komitmen Faa Tumbu Duha dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap masukan warga akan menjadi bahan pokok dalam pembahasan rencana pembangunan daerah ke depan.

“Aspirasi masyarakat ini adalah roh dari perjuangan kami di DPRD. Kami hadir bukan hanya untuk mendengar, tapi memastikan solusi dapat diwujudkan,” pungkasnya.

 

Penulis: Toha
Sumber: eNewsTimE.id

Advertisement