Istimewa
eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi meminta pemerintah daerah menyusun strategi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sejumlah catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Robby Ramadhan, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027, di Sengeti, ( 9/11/26).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP menilai target pendapatan daerah harus didukung perencanaan yang rasional dan basis data yang jelas. Hal ini penting mengingat dinamika kebijakan fiskal serta potensi fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara akuntabel, tanpa membebani pelaku usaha kecil maupun masyarakat kurang mampu.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi PPP menyoroti arah kebijakan belanja daerah. Alokasi anggaran APBD 2027 diharapkan lebih diprioritaskan untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antarkecamatan, serta sektor kesehatan dan pendidikan.
Fraksi PPP juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target serapan anggaran dan realisasi fisik. Setiap program yang dimasukkan dalam APBD harus memiliki indikator hasil yang terukur, transparan, serta memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, pemerintah juga diminta melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan belanja pegawai yang dinilai kurang produktif.
Menurut Fraksi PPP, penghematan tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat belanja modal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
Persoalan penataan aset daerah turut menjadi perhatian. Fraksi PPP mempertanyakan sejauh mana langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan penataan aset, sehingga dapat menunjang efisiensi dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, serta dihadiri Bupati Bambang Bayu Suseno, Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Jurjarni, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 sebelum memasuki pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.