Istimewa
eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Penanganan konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan lahan perusahaan berstatus pailit menjadi salah satu agenda konsultasi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Senin (28/9/26).
Dalam audiensi tersebut, dua persoalan utama menjadi fokus pembahasan, yakni konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) yang telah dinyatakan pailit dan persoalan tuntutan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) sebesar 20 persen terhadap PT Bukit Bintang Sawit (BBS).
Audiensi dipimpin Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., dan diterima langsung Direktur Perdata, Henry Sulaiman, di ruang rapat Direktorat Perdata lantai III, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan pemerintah daerah turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Kepala Bagian Hukum Setda Muaro Jambi.
Konsultasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan memperoleh pemahaman terkait ketentuan hukum keperdataan, kewenangan kurator, serta penyelesaian berbagai kendala dalam praktik kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Persoalan pertama berkaitan dengan lahan HGU eks PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) yang berstatus pailit, dengan luas sekitar 3.100 hektare. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2018, lahan tersebut tersebar di Desa Puding, Pulau Mentaro, Betung, dan Arang-arang.
Konflik mulai mengemuka setelah PT RKK dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023 pada 14 Februari 2023. Dalam proses kepailitan tersebut, Benedictus Michael Sinaga, S.H., ditetapkan sebagai kurator.
Persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa batas wilayah antara Desa Puding dan Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh.
Pada 2024, masyarakat Desa Puding menyampaikan penolakan terhadap sebagian wilayah HGU yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Pulau Mentaro. Warga juga meminta perubahan terhadap Perbup Nomor 16 Tahun 2018.
Upaya penyelesaian sebelumnya telah dilakukan melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, termasuk mediasi dan penyampaian surat kepada kurator. Namun, berdasarkan materi konsultasi, persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian menyeluruh.
Persoalan kedua menyangkut PT Bukit Bintang Sawit (BBS) dengan masyarakat Kelurahan Tanjung, Desa Sogo, dan Dusun Pulau Tigo, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh.
Perusahaan tersebut diketahui memiliki Izin Lokasi Nomor 507 Tahun 2007 dan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Nomor 592 Tahun 2007 dengan luas perizinan sekitar 1.000 hektare.
Dalam persoalan ini, masyarakat menuntut pemenuhan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) sebesar 20 persen.
Berdasarkan materi yang disampaikan dalam audiensi, masyarakat Kelurahan Tanjung dan Desa Seponjen telah memperoleh fasilitasi tersebut. Sementara itu, masyarakat Desa Sogo masih menyampaikan penolakan dan meminta alokasi lahan yang lebih luas.
Melalui konsultasi dengan Ditjen AHU, pemerintah daerah berupaya memperoleh kejelasan aspek hukum keperdataan dan kewenangan kurator sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan yang berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan di Kabupaten Muaro Jambi.