Istimewa
eNewsTimE.id, Tanjabtim - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan tajam dari sejumlah fraksi DPRD.
Dalam pandangan umum fraksi, DPRD tidak hanya menyoroti perubahan postur pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga meminta pemerintah daerah memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya (Golkar), NasDem, Demokrasi Keadilan, dan Gerindra dalam penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi PAN menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai kompilasi angka keuangan, melainkan harus menjadi manifestasi keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, petani, nelayan, guru, tenaga medis dan pelaku UMKM.
PAN mempertanyakan dasar penetapan target pendapatan daerah serta meminta pemerintah menjelaskan metode perhitungan target dalam APBD Perubahan 2026 agar realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi ini juga meminta kejelasan mengenai penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya, termasuk mekanisme dan peruntukannya dalam struktur pembiayaan daerah.
Tak hanya persoalan anggaran, PAN turut mendesak pemerintah daerah merespons memburuknya kualitas udara akibat musim kemarau dan polusi asap. Pemerintah diminta mengambil langkah preventif, termasuk mempertimbangkan peliburan sekolah apabila kondisi udara sudah membahayakan kesehatan.
PAN juga meminta pemerintah menyediakan masker gratis bagi masyarakat serta memastikan ketersediaan air bersih di wilayah yang mengalami kekeringan.
Golkar Soroti SILPA dan Kualitas Belanja
Sementara itu, Fraksi Golkar menilai Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum mengevaluasi program yang belum berjalan optimal, memperbaiki kualitas perencanaan dan memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Golkar menyoroti persoalan kemandirian fiskal Tanjabtim yang dinilai masih menjadi tantangan. Pemerintah daerah didorong memperkuat PAD melalui digitalisasi, pemutakhiran data, pengawasan, optimalisasi aset daerah serta peningkatan kinerja BUMD.
Fraksi Golkar juga memberikan perhatian serius terhadap SILPA. Menurut mereka, SILPA memang merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah, tetapi harus dievaluasi apabila terbentuk akibat program tidak terlaksana, tender gagal, keterlambatan pekerjaan atau lemahnya perencanaan.
" Jangan sampai uang rakyat tersedia, tetapi program yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tidak terlaksana ," menjadi salah satu penekanan Fraksi Golkar.
Selain itu, Golkar meminta pemerintah memperbesar perhatian terhadap infrastruktur, terutama jalan kabupaten, jalan penghubung antarkecamatan, jalan menuju sentra produksi, jembatan, drainase, air bersih serta infrastruktur wilayah pesisir.
Golkar juga meminta daftar lokasi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang dibiayai melalui APBD Perubahan 2026 disampaikan secara transparan.
Di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, Golkar mendorong kebijakan anggaran yang tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, tetapi membangun ekosistem ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Sementara pada sektor pendidikan dan kesehatan, fraksi tersebut meminta anggaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, akses pendidikan serta pemerataan pelayanan kesehatan.
Golkar juga mengingatkan pemerintah agar mengendalikan belanja pegawai dan operasional serta memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa.
NasDem Pertanyakan Penurunan Pajak Daerah
Sorotan lebih spesifik disampaikan Fraksi NasDem. Fraksi ini mencermati PAD Tanjabtim sebesar Rp107,167 miliar tidak mengalami perubahan, sementara target pajak daerah disebut mengalami penurunan dari sekitar Rp41,431 miliar.
NasDem meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret untuk mengatasi penurunan pajak daerah tersebut agar stabilitas pendapatan tetap terjaga.
Menurut NasDem, penurunan sumber utama PAD tidak boleh dibiarkan tanpa strategi yang jelas karena berpengaruh langsung terhadap kemandirian fiskal dan kemampuan daerah membiayai pembangunan.
NasDem juga menyoroti belanja daerah yang dalam RAPBD Perubahan 2026 meningkat sekitar Rp41,85 miliar, dari semula Rp918,53 miliar menjadi Rp960,38 miliar.
Fraksi tersebut meminta pemerintah memastikan kenaikan belanja memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pelayanan publik dan pembangunan, serta tidak berubah menjadi pemborosan anggaran.
Dana Stimulan Korban Kebakaran Dipertanyakan
Persoalan penanganan korban kebakaran juga menjadi perhatian NasDem.
Fraksi tersebut mempertanyakan progres pencairan dana stimulan bagi korban kebakaran di Lagan Tengah, Nipah Panjang dan Nibung Putih.
NasDem meminta pemerintah menjelaskan posisi dokumen Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), apakah masih dalam proses verifikasi internal BPBD atau sudah berada di BPKAD untuk penerbitan SP2D.
Fraksi NasDem juga meminta kepastian kapan dana stimulan maksimal Rp10 juta per korban dapat masuk ke rekening masing-masing penerima, mengingat kebutuhan masyarakat untuk membangun kembali hunian sudah mendesak.
Jembatan Lagan Tengah Diminta Segera Diperbaiki
NasDem turut menyoroti kondisi jembatan penghubung RT 26 Dusun Karya Bhakti, Desa Lagan Tengah dengan Desa Lagan Ulu.
Jembatan tersebut disebut menjadi akses tunggal bagi anak-anak menuju sekolah sekaligus jalur utama masyarakat. Tiang penyangga jembatan dilaporkan patah dan terputus dari dudukan fondasi akibat pengikisan dasar sungai (scouring) dan menurunnya daya dukung tanah.
NasDem meminta pemerintah mengambil langkah darurat dan memprioritaskan alokasi belanja modal untuk membangun kembali tiang beton jembatan tersebut guna meminimalisasi risiko terhadap masyarakat.
Demokrasi Keadilan Tekankan APBD Harus Berdampak
Fraksi Demokrasi Keadilan menilai penyusunan Perubahan APBD 2026 telah dilakukan secara rasional dan hati-hati dengan menyesuaikan prioritas program, ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik.
Namun, fraksi tersebut menegaskan bahwa APBD harus efektif, efisien, transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Demokrasi Keadilan meminta penjelasan rinci mengenai perubahan target PAD, pendapatan transfer dan sumber pendapatan lainnya. Target pendapatan harus disusun berdasarkan perhitungan realistis dan terukur.
Fraksi ini juga menegaskan keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat serapan, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Gerindra Minta OPD Siapkan Dokumen Pembahasan
Sementara Fraksi Gerindra meminta seluruh OPD dan instansi terkait menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 agar proses pembahasan berjalan berkualitas dan terukur.
Gerindra menekankan agar perubahan anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, diarahkan pada program yang menyentuh langsung masyarakat dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tersisa pada 2026.
Fraksi tersebut juga meminta program yang telah direncanakan dalam APBD murni 2026 tetap menjadi perhatian serta memastikan kebijakan anggaran mendukung visi dan misi pembangunan Tanjabtim melalui program MERATA 2024–2029.
Gerindra juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjabtim atas dukungan terhadap sejumlah program pemerintah pusat, termasuk KMP, MBG, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, swasembada pangan dan program Instruksi Presiden.
Secara umum, seluruh fraksi menekankan agar pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada perubahan angka pendapatan dan belanja.
DPRD meminta pemerintah memperkuat perencanaan, memastikan transparansi, meningkatkan kualitas belanja serta mengarahkan anggaran kepada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Fraksi Golkar pada prinsipnya menerima Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan catatan seluruh substansi, angka, program dan kegiatan dibahas secara cermat dan mendalam.
Dengan demikian, pembahasan APBD Perubahan 2026 diharapkan mampu memastikan ruang fiskal daerah benar-benar digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Tanjung Jabung Timur.