Istimewa
eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Program pemberian keringanan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan Sinergitas Program Pemberian Keringanan Pokok dan Sanksi PKB Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (14/9/26).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., didampingi Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag., Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono, S.Sos., M.T., serta Kepala BPPRD Muaro Jambi Arian Safutra, S.S.T.P., M.M.
Program keringanan tersebut dinilai memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor melalui pengurangan pokok maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Bagi pemerintah daerah, optimalisasi penerimaan PKB memiliki keterkaitan dengan penguatan pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat Kabupaten Muaro Jambi diimbau memanfaatkan program keringanan PKB 2026 sesuai mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan.
"Manfaatkan kesempatan keringanan ini dengan sebaik-baiknya. Kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah," tegas Bupati.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan masyarakat, program keringanan PKB diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan daerah.