Istimewa
eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memfasilitasi mediasi penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Pulau Mentaro dan Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, yang telah berlangsung sejak November 2024. Pertemuan tersebut diarahkan untuk mencari titik temu atas persoalan yang sebelumnya berujung pada laporan kepolisian terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang serta perampasan.
Mediasi berlangsung di Ruang Kerja Bupati Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang, Selasa (8/9/26), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, serta perwakilan kedua desa.
Pertemuan dipimpin langsung Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno. Dalam arahannya, kepala daerah menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan agar perselisihan tidak berkembang menjadi pertikaian berkepanjangan.
Menurutnya, perdamaian menjadi kepentingan bersama demi menjaga hubungan sosial dan mencegah konflik antarmasyarakat kembali terjadi.
"Hari ini kita mediasi dan harus diselesaikan. Saya sebagai orang tua tidak mau cucu-cucu kita bertengkar. Pertemuan ini saya harap menjadi titik damai," ujarnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga meminta masing-masing pihak mengedepankan sikap terbuka dan menahan diri. Kepala Desa Pulau Mentaro diharapkan dapat menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakatnya.
Kehadiran unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mediasi tersebut diharapkan dapat mendukung proses penyelesaian persoalan secara arif, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, perwakilan Desa Puding menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Desa Pulau Mentaro sebagai bagian dari upaya membangun kembali hubungan baik kedua pihak.
Konflik kedua desa sebelumnya berkaitan dengan persoalan lahan Hak Guna Usaha (HGU) eks PT RKK, penutupan akses jalan, serta terganggunya aktivitas masyarakat dan satuan tugas kebakaran hutan dan lahan (Satgas Karhutla).
Persoalan tersebut juga pernah dibahas dalam rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada 13 Agustus 2025.
Melalui mediasi ini, Pemkab Muaro Jambi berharap komitmen perdamaian dapat diwujudkan secara berkelanjutan sehingga hubungan sosial masyarakat kedua desa kembali harmonis dan tidak berkembang menjadi konflik hukum maupun sosial yang baru. (Toha).