eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyoroti kondisi fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Fraksi PAN meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Juru Bicara Fraksi PAN, Robinson Sirait, mengatakan struktur Perubahan APBD menunjukkan pendapatan daerah berada di kisaran Rp1,251 triliun, sedangkan belanja mencapai sekitar Rp1,346 triliun. Kondisi tersebut menimbulkan defisit yang harus ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Menurut Robinson, kondisi itu harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Pemerintah daerah harus lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Jangan hanya bergantung pada dana transfer pusat. Potensi daerah, termasuk sumber-sumber PAD dan dividen dari badan usaha milik daerah, harus dikelola secara maksimal,” tegas Robinson saat menyampaikan pandangan Fraksi PAN.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi PAN juga menyoroti efektivitas dan efisiensi belanja daerah yang mencapai sekitar Rp1,346 triliun.
Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang tersisa beberapa bulan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong segera mempercepat pelaksanaan program secara terukur agar tidak terjadi penumpukan kegiatan menjelang akhir tahun.
Namun, Robinson menegaskan percepatan serapan anggaran tidak boleh dimaknai sebagai menghabiskan anggaran secara terburu-buru.
Menurutnya, kualitas belanja harus menjadi perhatian utama. Setiap rupiah APBD harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai kegiatan menumpuk di akhir tahun. OPD harus bergerak cepat, tetapi tetap terukur dan bertanggung jawab. Belanja daerah harus benar-benar berbasis program yang pro-rakyat,” ujarnya.
Fraksi PAN juga meminta Perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dan administrasi. Kebijakan anggaran harus mampu menjawab persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya perbaikan jalan poros desa dan kecamatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Robinson menilai APBD harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan hingga peningkatan perekonomian.
Di sisi pendapatan, Fraksi PAN mendorong DPRD bersama pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan pemetaan terhadap seluruh potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Pemetaan tersebut dinilai harus berbasis data, memiliki target yang jelas, serta disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala.
“Jangan sampai perubahan APBD hanya bicara soal angka. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran tersebut mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.