Istimewa
eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, meraih nilai 99 dengan kategori istimewa dalam penilaian calon percontohan Desa Antikorupsi. Capaian tersebut berdasarkan hasil pleno penilaian yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ibru, Rabu (2/9/26).
Penilaian tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T., yang mewakili Bupati Muaro Jambi, bersama perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Inspektorat Provinsi Jambi, Inspektorat Muaro Jambi, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Turut hadir Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi, Kepala Dinas PMD Muaro Jambi, Kepala Dinas Kominfo Muaro Jambi, Camat Mestong, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Budhi Hartono menegaskan bahwa program Desa Antikorupsi tidak semata-mata berorientasi pada penilaian maupun pencapaian predikat. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Karena itu, prinsip kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
Pemkab Muaro Jambi, lanjutnya, berkomitmen mendukung pencegahan korupsi melalui pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
Desa Ibru diharapkan mampu menjadi percontohan bagi desa-desa lain dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Desa Antikorupsi bukan hanya tentang kelengkapan dokumen dan penilaian pada hari ini, tetapi komitmen yang harus terus dijaga setiap hari. Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap kebijakan dapat diketahui publik, dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan KPK RI, Firlana Ismayadin, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program Desa Antikorupsi.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dibarengi langkah pencegahan sejak dini, termasuk melalui penguatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa.
Pembentukan Desa Antikorupsi diharapkan menjadi instrumen untuk membentengi anggaran desa dari berbagai potensi penyimpangan.
Pihak KPK RI juga berharap Desa Ibru mampu melampaui standar indikator penilaian dan ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi yang dapat menginspirasi wilayah lain di Provinsi Jambi. (Toha).