Istimewa
eNewsTimE.id, Tanjabtim - Persetujuan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 ternyata tidak diberikan tanpa syarat. Dalam rapat paripurna, masing-masing fraksi menyampaikan berbagai catatan kritis yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum pembahasan anggaran berlanjut.
Isu yang paling banyak mendapat sorotan adalah penurunan proyeksi pendapatan daerah, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), hingga efektivitas belanja daerah agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu fraksi yang paling tajam mengkritisi kondisi fiskal daerah. PAN mempertanyakan mengapa pemerintah masih memproyeksikan SILPA sekitar Rp40 miliar, sementara pendapatan daerah justru diperkirakan mengalami penurunan. Menurut PAN, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena anggaran yang tidak terserap seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah.
Tak hanya itu, PAN juga meminta penjelasan mengenai rencana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada tahun 2027, termasuk tujuan dan kegiatan yang akan dibiayai agar tidak menjadi beban fiskal di masa mendatang.
Meski demikian, PAN memberikan apresiasi atas target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,6 persen atau sekitar Rp3,85 miliar dibanding APBD Murni 2026. Fraksi ini mendorong pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, memperbaiki tata kelola keuangan, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
PAN juga menyoroti turunnya pendapatan transfer sebesar 1,89 persen atau sekitar Rp14,59 miliar. Dalam aspek belanja, fraksi tersebut meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus mengendalikan belanja pegawai dan belanja rutin agar ruang fiskal tetap tersedia bagi pelayanan publik.
Selain itu, PAN berharap penyusunan KUA-PPAS selaras dengan hasil Musrenbang, Renja OPD, pokok-pokok pikiran DPRD, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati agar pembangunan berjalan lebih terarah dan terukur.
Sementara itu, Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan KUA-PPAS 2027 yang dinilai telah mengacu pada arah pembangunan daerah dan kemampuan fiskal. Namun, Golkar mengingatkan bahwa tantangan utama daerah saat ini adalah meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.
Fraksi Golkar mendorong peningkatan pelayanan pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta penciptaan iklim investasi yang mampu meningkatkan penerimaan daerah. Golkar juga meminta belanja daerah difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, sementara belanja aparatur tetap dijaga secara proporsional.
Di bidang infrastruktur, Golkar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, hingga infrastruktur pendukung ekonomi, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Fraksi ini juga meminta pemerintah terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis data.
Fraksi Demokrasi Keadilan berpandangan bahwa arah kebijakan KUA-PPAS 2027 sudah berada pada jalur yang tepat karena memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, fraksi ini mengingatkan pemerintah agar lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain meminta target pendapatan disusun secara realistis, Fraksi Demokrasi Keadilan juga mendorong peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, memperkuat perencanaan anggaran, serta mengevaluasi belanja seremonial maupun perjalanan dinas yang tidak mendesak. Menurut mereka, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun program yang menyentuh menyentuh masyarakat kecil.
Fraksi Gerindra menyampaikan dukungan terhadap penyusunan KUA-PPAS 2027 sekaligus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap sebelum pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
Gerindra berharap APBD 2027 menjadi instrumen untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Timur melalui slogan Merata. Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah memberi perhatian terhadap program peningkatan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan, serta mendukung pelaksanaan program nasional Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Koperasi Merah Putih.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem turut menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah sebesar 1,22 persen dibanding APBD 2026. NasDem meminta pemerintah menjelaskan penyebab penurunan tersebut sekaligus memaparkan strategi konkret untuk meningkatkan PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi yang ditargetkan naik 3,60 persen.
Meski masing-masing fraksi menyampaikan kritik dan masukan, seluruh fraksi pada akhirnya menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan berikutnya. Mereka berharap seluruh catatan yang disampaikan tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2027 yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.