Istimewa
eNewsTimE.id, Tanjabtim - Di balik keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD justru mengungkap masih banyak pekerjaan rumah dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus segera ditindaklanjuti, rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD, hingga tuntutan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fakta tersebut terungkap dalam Laporan Banggar DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang disampaikan oleh Ilham Febriansyah pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlangsung diruang sidang utama, senin ( 6/7/26).
Secara umum, kinerja APBD 2025 menunjukkan hasil positif. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,175 triliun berhasil terealisasi Rp1,184 triliun atau 100,76 persen. Sementara belanja daerah mencapai Rp1,124 triliun dari pagu Rp1,196 triliun atau 93,99 persen. Realisasi tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp60,02 miliar, sedangkan SiLPA tercatat mencapai Rp81,82 miliar pada akhir tahun anggaran.
Namun, Banggar menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya pelaksanaan program pemerintah daerah. DPRD menyoroti masih adanya OPD yang belum mampu menyerap anggaran sesuai target sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlu diperbaiki.
Banggar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah yang masih memiliki temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jambi agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
Selain itu, DPRD mendorong OPD penghasil PAD untuk lebih agresif menggali potensi pendapatan baru. Langkah tersebut dinilai penting agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi dan kemampuan fiskal daerah semakin kuat.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Banggar tetap mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempertahankan opini WTP untuk kesembilan kalinya. Prestasi tersebut diharapkan dapat dipertahankan bersamaan dengan upaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam laporannya, Banggar menyampaikan enam rekomendasi utama kepada pemerintah daerah, yakni menuntaskan seluruh temuan BPK, meningkatkan penyerapan anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan program, mengoptimalkan pencapaian target pendapatan, menggali potensi PAD secara maksimal, serta mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (***).