Ilustrasi
eNewsTime.id, Tanjabtim - Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa kini menjadi sorotan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pasalnya, distribusi program bagi siswa di SMPN 21 Kelurahan Talang Babat dan SDN 217 Parit Culum I, Kecamatan Muarasabak Barat, dikabarkan sudah hampir tiga bulan terhenti.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa program yang menyentuh kebutuhan dasar pelajar itu bisa “macet” begitu lama tanpa kepastian?
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, siswa di dua sekolah tersebut sudah cukup lama tidak lagi menerima makanan bergizi gratis yang sebelumnya rutin dibagikan.
Salah seorang siswa SMPN 21 yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku program tersebut sudah lama tidak berjalan.
"Sudah lama Pak, kami tidak dapat lagi MBG itu," ujarnya singkat.
Keluhan serupa juga datang dari sejumlah siswa SDN 217 Parit Culum I. Mereka menyebut distribusi makanan bergizi gratis tidak lagi diterima seperti sebelumnya.
Tidak hanya siswa, para orang tua murid ikut mempertanyakan keberlanjutan program yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat tersebut. Mereka menilai, jika memang ada persoalan teknis maupun internal, seharusnya segera ada solusi agar hak anak-anak tidak terabaikan.
"Kalau memang penyedianya sudah tidak mampu menjalankan program ini, sebaiknya diserahkan kepada yang lebih siap. Kasihan anak-anak, hak mereka seharusnya dipenuhi, bukan malah terkatung-katung seperti ini," ujar salah seorang wali murid.
Lalu, siapa yang bertanggung jawab ketika program MBG berhenti berjalan? Apakah persoalan berada di tingkat pelaksana, penyedia, atau ada kendala lain yang belum disampaikan ke publik?
Koordinator Kecamatan Muarasabak Barat, Edi Saripudin, mengatakan pihak kecamatan telah berupaya mendorong agar program tetap berjalan. Namun, kata dia, pelaksanaan teknis berada di bawah kewenangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Mekanisme pelaksanaan sudah kita sampaikan, bahkan kita juga memberikan solusi agar program tetap berjalan sesuai harapan kepala negara," jelas Edi, Senin (1/6/26).
Ia juga mengungkapkan distribusi MBG yang dikelola SPPG di Kelurahan Nibung Putih mulai tidak maksimal sejak 13 April 2026 hingga awal Juni 2026.
"Kalau memang ada persoalan internal, kita sarankan diselesaikan dengan baik-baik agar program ini tetap berjalan sesuai harapan semua pihak," tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti penyebab utama terhentinya distribusi MBG tersebut.
Sementara itu, publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak SPPG terkait kelanjutan program yang menyangkut kebutuhan gizi ratusan pelajar di wilayah tersebut.
Pertanyaannya, kapan MBG kembali berjalan, dan siapa yang akan memastikan anak-anak kembali menerima hak mereka?