Istimewa
eNewsTimE.id, Muaro Jambi - Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel terus dilakukan anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Salah satunya melalui kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong Kantor BKAD Provinsi NTB itu disambut langsung Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki bersama jajaran.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Muaro Jambi menggali berbagai strategi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, mulai dari sistem pengeluaran kas hingga penguatan pengawasan internal pemerintah daerah.
Anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi Golkar, Muhammad Ridho, mengatakan kunjungan konsultatif itu menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar daerah.
“Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien,” ujar Ridho, Selasa.
Politisi Golkar tiga periode itu menilai, tata kelola keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi dan sistem digitalisasi pemerintahan. Karena itu, forum konsultasi antardaerah dinilai penting untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, hingga solusi terhadap berbagai persoalan implementasi sistem akuntansi pemerintahan.
Tak hanya itu, BKAD NTB juga memaparkan secara rinci mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Proses tersebut disebut menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan yang harus dijalankan secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris BKAD NTB, Muhammad Baihaki, menjelaskan bahwa pengeluaran kas daerah bukan sekadar proses pencairan anggaran, namun juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta validitas dokumen sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah.
“Setiap tahapan harus memperhatikan kepatuhan terhadap aturan dan administrasi yang benar agar tata kelola keuangan daerah berjalan akuntabel,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, rombongan DPRD Muaro Jambi bersama jajaran BKAD NTB turut membahas sejumlah hal teknis, mulai dari prosedur administrasi pengeluaran kas, mekanisme penerbitan SPD, SPM, dan SP2D, hingga strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan mampu menjadi referensi bagi DPRD Muaro Jambi dalam mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.