Istimewa
eNewsTimE.id, Tanjabtim - Fraksi Demokrasi Keadilan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, namun dengan sejumlah catatan strategis yang dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah ke depan.
Dalam rapat paripurna DPRD Rabu ( 29/4/26), Fraksi Demokrasi Keadilan terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur beserta jajaran pemerintah daerah atas penyampaian LKPJ 2025 serta berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Fraksi menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang “MERATA”.
Meski menerima LKPJ tersebut, Fraksi Demokrasi Keadilan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih optimal dalam pengelolaan anggaran, sekaligus serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD yang telah disampaikan oleh Komisi I, II, dan III.
Fokus utama fraksi ini tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta perbaikan tata kelola keuangan daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Selain itu, Fraksi Demokrasi Keadilan juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam hal perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Percepatan realisasi anggaran dinilai menjadi hal mendesak, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan, normalisasi drainase, parit, dan penyediaan air bersih.
Tidak hanya itu, fraksi ini juga mendukung langkah pemerintah daerah dalam mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD guna mempercepat pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada anggaran daerah.
Menanggapi potensi penurunan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2026 akibat efisiensi anggaran, Fraksi Demokrasi Keadilan mengingatkan agar program prioritas tetap berjalan maksimal.
Mereka menekankan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperkuat sebagai tulang punggung fiskal daerah melalui proyeksi yang realistis dan peningkatan sumber-sumber pendapatan yang akurat.
Secara keseluruhan, Fraksi Demokrasi Keadilan menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan harus menjadi instrumen evaluasi yang jujur dan komprehensif untuk memastikan adanya perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.
Fraksi berharap seluruh catatan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.