Paripurna pandangan umum fraksi dprd
Tanjabtim, eNewsTimE.id - DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Daerah. Ketiga Ranperda tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Rumah Ibadat dan Tempat Pemakaman.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Tanjabtim tersebut dipimpin Ketua DPRD Hj. Zilawati dan dihadiri Sekda H. Sapril, jajaran Forkopimda, anggota dewan, serta Kepala OPD.
Pada kesempatan tersebut Fraksi NasDem menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar RPJMD mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
NasDem juga mendorong penguatan ekonomi kreatif, pemajuan kebudayaan, serta optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
Dalam konteks Ranperda cadangan pangan, NasDem berharap pemerintah mampu mengatur pengadaan dan distribusi pangan secara efektif, serta melibatkan petani lokal.
NasDem juga menyoroti perlunya regulasi rumah ibadat dan pemakaman untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan sosial.
Dimana Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah menyusun tiga Ranperda dan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Gerindra meminta setiap OPD menyiapkan dokumen yang diperlukan agar pembahasan Ranperda berjalan efisien. Gerindra menekankan bahwa RPJMD harus berpijak pada visi-misi kepala daerah yang disampaikan saat kampanye, dan mendukung penuh Perda cadangan pangan serta rumah ibadat demi menjaga kerukunan dan memenuhi hak konstitusional masyarakat.
Adapun Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan dokumen RPJMD sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan. Golkar menilai RPJMD harus selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi pelayanan publik.
Fraksi ini juga mendukung Ranperda cadangan pangan yang melibatkan petani lokal dan mengedepankan edukasi ketahanan pangan.
Terkait rumah ibadat dan pemakaman, Golkar menekankan pentingnya legalitas lahan serta partisipasi masyarakat dan ormas dalam tata kelola dan pengawasan.
Sementara Fraksi PAN menyatakan dukungannya terhadap ketiga Ranperda yang diajukan.
Fraksi ini menyoroti persoalan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih banyak dalam kondisi rusak serta keterbatasan akses wilayah yang menghambat mobilitas ekonomi.
PAN juga menekankan pentingnya sektor pertanian dan perikanan yang menyerap tenaga kerja hingga 71 persen dan menyumbang PDRB sebesar 24,16 persen PAN mendukung penuh pembentukan Perda cadangan pangan dan regulasi rumah ibadat demi menjaga ketenteraman masyarakat.
Sementara itu Fraksi Demokrasi Keadilan memanfaatkan momentum pembahasan RPJMD sebagai kesempatan menyusun pembangunan yang adaptif dan berbasis nilai lokal.
Fraksi ini menyoroti lima tantangan utama: kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, ketergantungan fiskal, kondisi infrastruktur, dan kerusakan lingkungan.
Mereka mendukung lima sasaran pembangunan yang diusung pemerintah namun meminta strategi yang SMART serta pelaporan berbasis data terbuka.
Fraksi ini juga mendorong pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis aspirasi masyarakat wilayah terpencil dan pesisir.