Severity: Warning
Message: fopen(/tmp/pupr_clssess_3ncuhjlievpd3unqvv6tkudg80qavnbg): Failed to open stream: No space left on device
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 178
Backtrace:
File: /var/www/enewstime.co/application/controllers/Berita.php
Line: 7
Function: __construct
File: /var/www/enewstime.co/index.php
Line: 321
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /tmp)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 143
Backtrace:
File: /var/www/enewstime.co/application/controllers/Berita.php
Line: 7
Function: __construct
File: /var/www/enewstime.co/index.php
Line: 321
Function: require_once
Bupati Merangin Menolak Piagam Penunggak Pajak terbaik 1 dari Mahasiswa
eNewsTimE.id, Merangin - Aksi kritis kreatif dilakukan mahasiswa Merangin terhadap pemerintah daerah. Usai rapat paripurna, Senin (14/7/2025), seorang mahasiswa menyerahkan piagam ‘Terbaik I Penunggak Pajak’ kepada Bupati Merangin M. Syukur, buntut polemik tunggakan pajak ratusan kendaraan dinas.
Aksi itu dilakukan Sandra Wandi, aktivis kampus, yang secara simbolis memberikan sertifikat sebagai sindiran atas temuan bahwa kendaraan dinas milik Pemkab Merangin disebut menunggak pajak hingga 628 unit. Rinciannya, 471 sepeda motor dan 147 mobil dinas.
Namun Bupati Merangin menolak menerima piagam tersebut. Ia menuding data tunggakan yang dirilis UPTD Samsat Merangin tidak valid.
“Kamu bicara dulu dengan orang, jangan sampai nanti kamu dibilang data palsu,” kata Bupati Syukur di hadapan mahasiswa.
Syukur beralasan pihaknya akan memeriksa dulu status kendaraan tersebut, apakah masih aktif atau tidak. Ia juga berjanji akan memanggil Samsat dan OPD terkait untuk menelusuri kebenaran data tunggakan pajak tersebut.
“Jangan cari sensasi begitu-begitu. Lihat dong pemerintah, dari yang pertama saya yang minta,” ujarnya.
Sementara itu, Sandra Wandi menyebut piagam itu sengaja dibuat sebagai bentuk kritik agar pemerintah menertibkan kewajiban pajak kendaraan dinas.
“Harapan kami, piagam ini jadi pengingat untuk para kepala dinas agar taat bayar pajak, sama seperti yang diminta kepada masyarakat,” jelasnya kepada wartawan.
Mahasiswa mengaku kecewa karena piagam hasil inisiatif mandiri itu ditolak dengan alasan datanya belum pasti.
“Alasan bupati tidak menerima karena datanya katanya tidak pasti. Dipastikan dulu, baru diserahkan ke beliau,” pungkas Sandra.