Ketua DPRD Zilawati saat mimpin sidang
eNewsTimE.id, Tanjabtim — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur Zilawati, serta dihadiri Sekretaris Daerah Tanjab Timur H. Sapril, S.I.P, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan undangan lainnya, Selasa (1/7/25) pagi.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN melalui Indarto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Namun Fraksi PAN menekankan pentingnya mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di tahun-tahun mendatang.
Sedangkan Fraksi Golkar yang disampaikan Dewi Julianty juga memberikan apresiasi serupa. Namun, Fraksi Golkar menyoroti beberapa hal penting, antara lain perlunya penanganan serius atas temuan BPK terkait pengelolaan belanja, aset daerah, dan administrasi keuangan.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan seluruh OPD menyiapkan dokumen pendukung sebelum pembahasan.
Kemudian Fraksi NasDem melalui Nuardy menekankan pentingnya penguatan pembangunan infrastruktur konektivitas di setiap kecamatan.
Selain itu, Fraksi NasDem meminta agar penyusunan kebijakan OPD benar-benar menyesuaikan kebutuhan dasar masyarakat, serta mendorong optimalisasi serapan anggaran agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akibat program yang tidak terlaksana.
Dimana Fraksi Demokrasi Keadilan, dalam pandangannya, mengingatkan OPD agar menyiapkan dokumen pendukung secara matang.
Fraksi ini juga mengapresiasi capaian WTP untuk kedelapan kalinya dan meminta penjelasan detail terkait sektor-sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjamin keberlanjutan pendapatan daerah.
Adapun Fraksi Gerindra, yang disampaikan Samsir, juga memberikan catatan kritis. Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian WTP, namun meminta penjelasan lebih rinci terkait realisasi belanja tahun 2024 yang mencapai Rp1,26 triliun atau terealisasi 95,36 persen.
Fraksi ini juga menyoroti defisit anggaran sebesar Rp71,6 miliar dan tingginya SILPA.
Selian itu, Fraksi Gerindra mendesak agar seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti dan perencanaan anggaran ke depan dilakukan lebih matang.
Seluruh fraksi DPRD Tanjab Timur sepakat agar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.